Enam Bulan Pemerintahan Berjalan, Mengapa Pengusaha Orang Asli Papua Masih Sulit Mengakses Informasi dan Kesempatan Usaha?

Muarasultra.com, JAKARTA – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi dunia usaha, khususnya bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika. Hingga tanggal 26 Juni 2026, APPOAP masih menerima banyak laporan dari para pengusaha OAP yang mengaku kesulitan memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
‎
‎Selama beberapa bulan terakhir, APPOAP telah berupaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, dalam praktiknya, komunikasi tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada sejumlah kesempatan, Kepala OPD tidak dapat ditemui dengan alasan sedang rapat, melaksanakan tugas luar daerah, atau memiliki agenda lainnya. Kondisi serupa terjadi berulang kali sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha OAP mengenai efektivitas komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal.
‎
‎Di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan bahwa dalam berbagai apel dan rapat awal minggu, Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah secara konsisten menginstruksikan seluruh OPD agar segera mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan serapan anggaran. Instruksi tersebut menunjukkan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan.
‎
‎Namun demikian, di lapangan masih terdapat kesenjangan antara arahan tersebut dengan kondisi yang dirasakan oleh banyak pengusaha OAP. Berdasarkan pemantauan APPOAP terhadap sistem LPSE, paket pekerjaan yang diumumkan masih didominasi jasa konsultansi, pengawasan, dan perencanaan, sementara peluang pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh pelaku usaha lokal dinilai belum terlihat secara signifikan.
‎
‎Situasi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.
‎
‎Apabila kegiatan pembangunan memang telah berjalan, melalui mekanisme apakah paket-paket pekerjaan tersebut diberikan? Apabila sebagian besar kegiatan belum dilaksanakan, kendala apa yang menyebabkan instruksi percepatan serapan anggaran belum terealisasi secara optimal di masing-masing OPD?
‎
‎APPOAP menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tuduhan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua.
‎
‎Sebagai organisasi yang lahir dari aspirasi pengusaha OAP, APPOAP mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mimika. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan keterbukaan informasi, kesempatan yang adil, serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha lokal.
‎
‎Oleh karena itu, APPOAP meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk:
‎
‎1. Membuka ruang audiensi resmi antara pemerintah daerah dan pengusaha Orang Asli Papua.
‎2. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 secara terbuka.
‎3. Mendorong seluruh OPD agar membangun komunikasi yang lebih baik dengan pelaku usaha lokal.
‎4. Memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, persaingan yang sehat, dan keadilan.
‎5. Memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha Orang Asli Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah sesuai kebijakan afirmatif yang berlaku.
‎
‎APPOAP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Mimika tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya melalui tumbuh dan berkembangnya pengusaha Orang Asli Papua sebagai pelaku utama ekonomi daerah.
‎
‎Kami berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menjadikan masukan ini sebagai bahan evaluasi bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
‎
‎”Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk bertumbuh bersama, bukan hanya menghadirkan angka serapan anggaran.” tutup
‎
‎
‎Laporan : Redaksi
‎
‎