Kejagung Tetapkan PT Bumi Sentosa Jaya Tersangka Korporasi Korupsi Nikel di Sultra

Muarasultra.com, Jakarta – Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi kasus dugaan korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
‎
‎Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa PT BSJ diduga tetap menambang nikel meski izin usaha pertambangan (IUP) telah berakhir.
‎
‎”PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” katanya.
‎
‎PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
‎
‎Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
‎
‎Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk nilai kerugian, saat ini masih dalam tahap penghitungan.
‎
‎Anang juga mengungkapkan bahwa PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola oleh sosok AK alias Arif Kurniawan.
‎
‎Sosok AK sebelumnya diungkap oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai pihak pengendali perusahaan-perusahaan yang diduga menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
‎
‎”Salah satu owner (pemilik, red.) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat, red.),” ujarnya.
‎
‎Usai penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, pada Senin (9/11), penyidik menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK, salah satunya kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
‎
‎Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
‎
‎Atas perbuatannya, PT BSJ dijerat dengan pasal kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Kedua, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi dan ketiga Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP.
‎
‎
‎
‎Laporan : Redaksi