AMPS Nakal Nyuplai ke Tambang, Penyebab BBM Langka di Sultra

Muarasultra.com, KONAWE KEPULAUAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dari Fraksi Partai Gerindra, Sahidin, menyoroti dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
‎
‎Hal itu disampaikan Sahidin melalui media ini. Ia mengaku memperoleh informasi dari sumber di lapangan yang menyebut praktik tersebut diduga telah berlangsung di berbagai daerah.
‎
‎”Sesuai sumber informasi yang diperoleh di lapangan, hampir semua penambangan nikel, baik ilegal maupun bukan ilegal di Sultra, diduga BBM-nya mengambil subsidi dan menggunakan dokumen terbang. Akibatnya, hampir seluruh SPBU di kabupaten/kota di Sultra sering mengalami antrean panjang,” ungkap Sahidin. Sabtu (1/8/2026).
‎
‎Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, maka kondisi itu sangat merugikan masyarakat karena kuota BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru diduga dialihkan untuk kepentingan industri.
‎
‎Sahidin juga membeberkan beberapa persoalan yang disebutnya kerap terjadi dalam distribusi BBM subsidi.
‎
‎Pertama, ia menyoroti dugaan adanya APMS yang mengalihkan kuota BBM subsidi ke sektor industri maupun pertambangan sehingga stok di SPBU menjadi kosong.
‎
‎”APMS nakal, kuotanya dialihkan ke industri atau tambang sehingga SPBU menjadi kosong,” katanya.
‎
‎Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap APMS wajib mengantongi izin dari BPH Migas serta rekomendasi pemerintah daerah dalam menjalankan operasionalnya.
‎
‎Tak hanya itu, Sahidin juga menyoroti dugaan praktik penjualan BBM yang tidak sesuai ketentuan.
‎
‎”APMS menjual ke SPBU menggunakan harga HET, padahal tidak boleh memainkan harga,” tegasnya.
‎
‎Politisi Partai Gerindra tersebut meminta aparat penegak hukum, BPH Migas, Pertamina, serta pemerintah daerah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi di Sulawesi Tenggara.
‎
‎Ia menilai, apabila dugaan penyimpangan tersebut dibiarkan, maka masyarakat akan terus menjadi pihak yang dirugikan akibat kelangkaan BBM subsidi yang berulang.
‎
‎Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga maupun BPH Migas terkait dugaan yang disampaikan Sahidin. Karena itu, informasi ini masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
‎
‎
‎
‎Laporan : Febri Nurhuda