Wabup Kolaka Utara Jumardding Kritik Gubernur ASR, Janji Perbaikan Jalan dan Tambatan Perahu Tak Kunjung Terealisasi

Muarasultra.com, KOLAKA UTARA – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumardding, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua. Ia menilai Pemprov Sultra mengabaikan janji serta tanggung jawab pembangunan di wilayah Kolaka Utara.

Menurut Jumardding, sejumlah program strategis yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi hingga kini tak kunjung terealisasi. Salah satunya adalah perbaikan ruas jalan di Kecamatan Porehu yang telah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.

“Kita Musrenbang tahun lalu di Baubau, kita dijanji 5 sampai 10 kilometer perbaikan jalan Porehu, tidak ada yang jadi. Kita dijanji tambatan perahu di Tolala, tidak ada yang jadi. Di Lametuna juga tidak ada yang jadi,” ujar Jumardding, Selasa (10/2/2026).

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena Kolaka Utara tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran pembangunan dari Pemprov Sultra, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra, Kolaka Utara disebut selalu memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp5 hingga Rp10 miliar setiap tahun.

“Namun setelah beliau (ASR) menang tahun 2025, Kolaka Utara tidak dapat apa-apa. Tahun 2026 pun sampai sekarang tidak ada kejelasan,” bebernya dengan nada kecewa.

Jumardding menilai perlakuan tersebut bertolak belakang dengan janji-janji yang disampaikan pasangan ASR–Hugua saat masa kampanye. Ia bahkan mengaku telah mencoba melakukan komunikasi langsung dengan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Sultra yang ditunjuk gubernur, namun respons yang diterima justru mengecewakan.

“Saya coba komunikasi dengan Ketua Tim Percepatan Pembangunan, Pak Purnomo. Saya tanya, ‘Pak, kapan jalan-jalan ke Kolaka Utara?’ Jawabannya, ‘terlalu jauh’. Saya spontan bilang, kenapa tidak dari dulu bilang terlalu jauh. Dulu justru kami diminta menunggu untuk didatangi,” ungkapnya.

Ia berharap Pemprov Sultra segera melakukan evaluasi dan memperhatikan kembali kebutuhan pembangunan di Kolaka Utara agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah di Sulawesi Tenggara.

Laporan : Febri Nurhuda