Target PAD Dinilai Tidak Rasional, DPRD Konawe Rekomendasi Dana Insentif Upah Pungut Tidak Dicairkan

Muarasultra.com, KONAWE – Sejumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025 dipastikan tidak tercapai sesuai dengan rencana. Beberapa sektor yang tidak memenuhi target antara lain pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Konawe.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe, Dr. Cici Ita Ristianty, SE, ME, mengakui bahwa realisasi sejumlah pos pajak daerah tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meski sejumlah PAD melampaui target.

 

Menanggapi hal itu, Tim Banggar DPRD Konawe secara tegas meminta kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), HK. Santoso, SE, M.Si, agar tidak mencairkan dana insentif upah pungut bagi jajaran Bapenda tahun ini.

Menurut Banggar, insentif tersebut sebaiknya dialihkan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2026.

Anggota Banggar DPRD Konawe, Kristian Tandabioh, SH, M.AP, menegaskan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah mencapai target PAD akan berimplikasi langsung pada pembiayaan tahun berikutnya.

“Target PAD yang tidak tercapai akan menjadi beban utang daerah di tahun selanjutnya atau pada APBD 2026,” tegas Kristian.

Senada dengan itu, Ir. H. Majenuddin, M.Si, juga menilai target pendapatan yang ditetapkan oleh Bapenda Konawe tidak rasional.

“Target PAD tahun 2025 saja tidak tercapai, tetapi di tahun 2026 justru dinaikkan jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini tidak logis dan perlu dikaji kembali,” ujar politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy, SE, menyoroti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal, terutama di kawasan industri Morosi.

“Di wilayah industri Morosi, ada sejumlah potensi PAD yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pelabuhan Muara Sampara (PMS) yang aktif melakukan aktivitas bongkar muat barang impor dan ekspor,” ungkap Dedy.

Ia mendesak Pemda Konawe melalui Bapenda untuk lebih aktif menggali dan mengoptimalkan potensi PAD di kawasan industri tersebut guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Dengan kondisi ini, Banggar DPRD Konawe menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan strategi peningkatan PAD, agar target pendapatan di tahun mendatang dapat disusun lebih realistis dan akuntabel.

Laporan: Redaksi