Sederet Kejanggalan dan Dugaan Pelanggaran di Dapur SPPG Kendari Caddi 3, Aktivis Desak Audit Khusus dan Pembekuan Operasional

Muarasultra.com, KENDARI – Dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) mencuat dalam operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kendari Caddi 3.

Sejumlah kejanggalan yang berkaitan dengan fasilitas, higienitas, hingga tata kelola pengadaan bahan pangan menjadi sorotan dan memicu desakan agar dilakukan pemeriksaan khusus oleh pihak berwenang.

Ketua Umum Persatuan Pemuda Aktivis Sulawesi Tenggara (PPAS), Nursalim, meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait, khususnya KPPG Sulawesi Tenggara, segera melakukan pemeriksaan terhadap penanggung jawab dapur SPPG Kendari Caddi 3, pihak mitra, serta yayasan yang mengelola program tersebut.

Menurut Nursalim, berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan, operasional dapur tersebut diduga belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi (MBG).

“Temuan-temuan ini perlu ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut kualitas layanan dan keselamatan para penerima manfaat program,” ujar Nursalim, Selasa (22/7/2026).

Dugaan Pelanggaran yang Disorot

PPAS mengungkapkan sejumlah dugaan kejanggalan dalam operasional dapur SPPG Kendari Caddi 3, antara lain:

1. Peralatan Dapur Diduga Belum Memenuhi Standar Food Grade

Pengelola dapur diduga belum menggunakan peralatan berbahan stainless steel yang sesuai standar industri pengolahan makanan. Beberapa perangkat yang disorot antara lain cooking mixer, rice steamer 8 tray, vegetable cutter, bowl cutter, timbangan industri, hingga tray sealer yang disebut belum memenuhi spesifikasi dapur MBG.

2. Belum Mengantongi Sertifikat Higiene

Dapur tersebut juga dilaporkan belum memiliki sertifikat higiene yang menjadi salah satu syarat penting dalam operasional layanan penyediaan makanan. Sertifikat ini harus diperoleh melalui pengujian laboratorium sanitasi untuk memastikan keamanan dan kebersihan proses produksi pangan.

Selain itu, aspek penggunaan bahan baku yang bersertifikat halal, memiliki izin edar yang sesuai, serta bebas dari bahan tambahan berbahaya juga dinilai perlu mendapat perhatian serius.

3. Pengadaan Bahan Pangan Dipertanyakan

PPAS menyoroti mekanisme pembelanjaan bahan baku yang dinilai tidak sesuai dengan semangat pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dalam pelaksanaan program MBG, setiap dapur pada prinsipnya diharapkan menyerap pasokan bahan pangan dari sejumlah pemasok lokal guna mendorong pertumbuhan UMKM di daerah.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pengadaan bahan pangan di SPPG Kendari Caddi 3 diduga dilakukan tanpa memperhatikan standar kualitas yang memadai. Aktivis bahkan mengaku menemukan beras yang diduga tidak layak konsumsi untuk didistribusikan kepada penerima manfaat, serta beberapa bahan pokok lain yang kualitasnya dipertanyakan.

4. Diduga Mengabaikan Kapasitas dan Distribusi

Juknis program MBG mengatur kapasitas pelayanan dapur serta batas jangkauan distribusi makanan agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga. Dapur skala menengah hingga besar umumnya melayani 500 hingga 2.000 porsi per hari dengan radius distribusi maksimal 6 kilometer atau waktu tempuh sekitar 30 menit guna mencegah risiko makanan mengalami penurunan kualitas.

PPAS menduga ketentuan tersebut tidak dijalankan secara optimal oleh pengelola dapur SPPG Kendari Caddi 3.

Desakan Audit dan Pemeriksaan Menyeluruh

Atas berbagai temuan tersebut, Nursalim menilai perlu adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan dapur SPPG Kendari Caddi 3. Menurutnya, jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka tidak hanya berpotensi mengancam kesehatan para penerima manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian negara akibat pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel.

Karena itu, PPAS menyampaikan tiga tuntutan kepada pihak berwenang di Sulawesi Tenggara.

Pertama, meminta dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap penanggung jawab dapur, pihak mitra, serta yayasan pengelola untuk memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan yang mencuat.

Kedua, mendesak KPPG Sulawesi Tenggara melakukan audit dan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan anggaran, terutama pada sektor pengadaan bahan makanan dan bahan pangan.

Ketiga, meminta agar operasional dapur SPPG Kendari Caddi 3 dibekukan sementara apabila ditemukan pelanggaran serius yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari pengelola SPPG Kendari Caddi 3, pihak mitra, maupun yayasan yang bertanggung jawab atas operasional dapur tersebut.

 

Laporan : Redaksi