Berita

Program MBG di Tongauna Disorot, Kades Andeposandu Kritik SPPG Tak Serap Bahan Baku Lokal

Muarasultra.com, KONAWE – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, menuai sorotan dari pemerintah desa dan pelaku usaha lokal.

Kepala Desa Andeposandu mengkritik pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tongauna karena dinilai belum memanfaatkan bahan baku lokal dalam pemenuhan kebutuhan program tersebut.

Menurutnya, tujuan utama Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberdayakan pelaku usaha desa dan mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Kami sangat menyayangkan karena SPPG yang ada di Kecamatan Tongauna tidak menyerap bahan baku lokal. Padahal tujuan bapak Presiden Prabowo jelas untuk memberdayakan pelaku usaha lokal dan usaha desa,” ujar Kepala Desa Andeposandu.

Ia mencontohkan, pelaku usaha peternakan ayam petelur di Desa Andeposandu saat ini mengalami kendala dalam pemasaran hasil produksi telur. Kondisi tersebut diduga terjadi karena kebutuhan bahan pangan untuk Program MBG justru dipasok dari luar daerah.

“Peternak telur di desa kami mengaku kesulitan menjual hasil produksinya karena tidak ada penyerapan dari SPPG. Ini tentu sangat disayangkan,” katanya.

Kritik tersebut muncul lantaran sejumlah bahan pangan yang didistribusikan ke dapur umum atau SPPG disebut-sebut berasal dari luar wilayah Konawe.

Akibatnya, masyarakat lokal, khususnya petani dan peternak, tidak merasakan dampak ekonomi secara langsung dari program nasional tersebut.

Padahal, menurut pemerintah desa, apabila bahan baku lokal dilibatkan, maka Program MBG dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pemerintah Desa Andeposandu berharap pihak pengelola SPPG di Kecamatan Tongauna dapat melakukan evaluasi dan mulai memprioritaskan produk-produk lokal dalam pengadaan bahan pangan Program MBG.

“Kami berharap ada perhatian serius agar pelaku usaha desa, petani, dan peternak lokal bisa dilibatkan. Jangan sampai program besar pemerintah pusat justru tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tutupnya.

Laporan : Febri Nurhuda

 

admin

Recent Posts

LPPN Desak Kejagung Periksa Atto Sakmiwata dalam Kasus Nikel PT CNI, Pencabutan Cekal Jadi Sorotan ‎

Muarasultra.com, JAKARTA – Lembaga Pengawasan Pertambangan Nasional (LPPN) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut tuntas…

1 jam ago

Jejak Arif Kurniawan di Balik PT Hikari Jeindo, BPK Ungkap Kejanggalan SK IUP Nikel di Konawe Utara

‎Muarasultra.com, JAKARTA - Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel…

2 jam ago

Gerbong Mutasi Polri Bergerak, Kapolda dan Wakapolda Sultra Hingga Dirkrimsus Berganti

Muarasultra.com, KENDARI - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi besar-besar di tubuh…

16 jam ago

Jejak Sidak Gakkum Bongkar Dugaan Transaksi Lahan HPT Oknum PPPK di Abuki

Muarasultra.com, KONAWE – Polemik penguasaan lahan program Perhutanan Sosial di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, memasuki…

16 jam ago

Bapenda Konawe Raih Juara Pertama di Ajang Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026 ‎

Muarasultra.com, KONAWE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Konawe meraih juara pertama dalam Pameran Inovasi…

1 hari ago

Bongkar Narasi ‘Playing Victim’ KTH Peroa: KTH Konawe Tani Mandiri Beberkan Fakta Sosialisasi Resmi di Kantor Lurah Abuki Mustahil Jual Beli Kawasan Hutan

Muarasultra.com, KONAWE – Upaya menyudutkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Konawe Tani Mandiri dengan isu jual…

1 hari ago