Program MBG di Tongauna Disorot, Kades Andeposandu Kritik SPPG Tak Serap Bahan Baku Lokal

Muarasultra.com, KONAWE – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, menuai sorotan dari pemerintah desa dan pelaku usaha lokal.

Kepala Desa Andeposandu mengkritik pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tongauna karena dinilai belum memanfaatkan bahan baku lokal dalam pemenuhan kebutuhan program tersebut.

Menurutnya, tujuan utama Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberdayakan pelaku usaha desa dan mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Kami sangat menyayangkan karena SPPG yang ada di Kecamatan Tongauna tidak menyerap bahan baku lokal. Padahal tujuan bapak Presiden Prabowo jelas untuk memberdayakan pelaku usaha lokal dan usaha desa,” ujar Kepala Desa Andeposandu.

Ia mencontohkan, pelaku usaha peternakan ayam petelur di Desa Andeposandu saat ini mengalami kendala dalam pemasaran hasil produksi telur. Kondisi tersebut diduga terjadi karena kebutuhan bahan pangan untuk Program MBG justru dipasok dari luar daerah.

“Peternak telur di desa kami mengaku kesulitan menjual hasil produksinya karena tidak ada penyerapan dari SPPG. Ini tentu sangat disayangkan,” katanya.

Kritik tersebut muncul lantaran sejumlah bahan pangan yang didistribusikan ke dapur umum atau SPPG disebut-sebut berasal dari luar wilayah Konawe.

Akibatnya, masyarakat lokal, khususnya petani dan peternak, tidak merasakan dampak ekonomi secara langsung dari program nasional tersebut.

Padahal, menurut pemerintah desa, apabila bahan baku lokal dilibatkan, maka Program MBG dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pemerintah Desa Andeposandu berharap pihak pengelola SPPG di Kecamatan Tongauna dapat melakukan evaluasi dan mulai memprioritaskan produk-produk lokal dalam pengadaan bahan pangan Program MBG.

“Kami berharap ada perhatian serius agar pelaku usaha desa, petani, dan peternak lokal bisa dilibatkan. Jangan sampai program besar pemerintah pusat justru tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tutupnya.

Laporan : Febri Nurhuda