Penanaman Nilai dan Etika ASN, serta Isu-isu Prioritas Nasional Tahun 2025 Jadi Materi Pembekalan PPPK Sultra Gelombang XV

Muarasultra.com, KENDARI – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang XV Angkatan 69, 70 dan 71 lingkup Pemerintah Provinsi serta Kabupaten se Sultra Tahun 2025 mengikuti orientasi penaman nilai dan etika ASN, termasuk pembahasan isu-isu prioritas nasional tahun 2025.

Masa orientasi tersebut dimulai dengan acara pembukaan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD, Senin (23/6/2025), di Kendari.

Melalui kesempatan itu, Sekda Sultra tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPSDM Provinsi Sultra, dimana telah berusaha membuka jalan dan memfasilitasi demi terselenggaranya acara orientasi dimaksud, tentunya sesuai dengan aturan Perundangan- Undangan yang berlaku.

Sekda Sultra mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang aparatur sipil negara, merupakan bagian dari ASN yang telah memenuhi syarat, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Untuk itu, lanjutnya, kegiatan orientasi tersebut merupakan langkah percepatan penyesuaian diri bagi peserta PPPK, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 tahun 2020, tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK dan merupakan langkah awal yang sangat penting bagi PPPK yang memiliki tanggung jawab besar, untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme,
integritas, dan dedikasi tinggi.

“Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan kompetensi bagi ASN sesuai tuntutan tugas jabatannya,” katanya.

Dia menerangkan, selain pengembangan kompetensi tersebut, dalam rangka pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai ASN serta dalam rangka implementasi core value ASN ber akhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) juga employed branding yakni bangga melayani bangsa.

“Pada kesempatan ini, kita akan membahas berbagai nilai dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Nilai-nilai ini mencakup kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Selain itu, kita juga akan membahas isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2025,” terangnya.

Sekda Sultra menjelaskan, beberapa isu
penting yang akan dihadapi antara lain adalah memperkokoh ideologi pancasila, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi digital.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional ini. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pesannya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekda Sultra berharap, melalui
orientasi tersebut, semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab sebagai
Aparatur Sipil Negara.

 

“Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kompetensi dan integritas kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kepada semua pihak terkait dalam penyelenggaraan orientasi PPPK ini, dan para pengampu materi yang akan
memfasilitasi dan membimbing peserta, saya ucapkan selamat bekerja. Semoga pengabdian yang saudara berikan dapat memberikan arti dan manfaat besar khususnya kepada peserta orientasi PPPK bagi bangsa dan negara,” harapnya.

Turut hadir diantaranya atau yang mewakili, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sultra, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna Barat, Koordinator Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sultra.

Selanjutnya, para pejabat struktural, widyaiswara dan pejabat fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sultra dan BKPSDM Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna Barat serta seluruh peserta orientasi.

Laporan : Redaksi