Nusron Wahid.
Muarasultra.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyampaikan tata ruang menjadi pintu masuk investasi di Indonesia.
“Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam investasi. Tata ruang ini kata kuncinya,” kata Nusron usai retret kepala daerah di Komplek Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis.
Ia menyampaikan masih banyak gubernur dan bupati yang belum merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Kemudian, katanya, masih banyak kabupaten/kota yang belum menyusun rencana detail tata ruang (RDTR).
Menurut dia, rencana detail tata ruang itu menjadi basis penyusunan atau output-nya adalah perizinan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang.
“Jangan sampai ruangan yang sama itu dipakai oleh orang lain,” katanya.
Ia menuturkan, pihaknya mewajibkan gubernur dan bupati harus menyusun RDTR dan melakukan pembenahan-pembenahan.
Ia menyampaikan banyak pertanyaan dari kepala daerah karena memang problem yang dihadapi oleh mereka, terutama dalam rangka meningkatkan PAD dan menggerakkan ekonomi.
Bagaimana cara meningkatkan PAD, salah satu sumber PAD itu ada adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di mana setiap transaksi tanah, pengalihan tanah maupun bangunan ada pajak lima persen untuk daerah.
Laporan : Redaksi
Muarasultra.com, KONAWE - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali melanda wilayah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi…
Muarasultra.com, KONAWE KEPULAUAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, terus…
Muarasultra.com, KONAWE – Pemerintah Desa Ambepulu bersama tokoh adat memfasilitasi penyelesaian persoalan dugaan perselingkuhan yang…
Muarasultra.com, KONAWE – Komitmen Polres Konawe dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mendapat perhatian melalui…
Muarasultra.com, KONAWE – Polres Konawe terus memperkuat peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian yang hadir…
Muarasultra.com, KONAWE – Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan…