DPRD Sultra Respon Tuntutan Tamalaki Sultra : Segera Kami Proses

Muarasultra.com, KENDARI – Tamalaki Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan penculikan dan kekerasan fisik terhadap aktivis asal Konawe, inisial IAR, yang tengah berkuliah di Jakarta, dugaan tersebut melibatkan Pj Bupati Buton Selatan (Busel), yang juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sultra.

Diketahui, Aksi yang dihadiri oleh ratusan pengurus dan anggota Tamalaki Sultra ini berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam aksinya, mereka menyampaikan dua tuntutan utama, mencopot RB dari jabatannya sebagai PJ Bupati Busel dan memberhentikannya dari jabatan Kepala Dinas Kominfo.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, menjelaskan bahwa lembaga Tamalaki sudah lama merekomendasikan agar RB tidak lagi menjabat sebagai Kadis Kominfo. Ia menambahkan bahwa kasus tersebut telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD Sultra.

“Sebenarnya lembaga ini sudah lama merekomendasikan agar RB tidak menjadi Kadis Kominfo, dan kasus ini sudah dibahas di rapat paripurna,” ungkap La Ode Tariala, pada Selasa (14/1/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa selama tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, pihak DPRD Sultra akan mengakomodasi dan menyepakatinya.

Proses selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur, karena hanya gubernur yang memiliki kewenangan untuk memecat pejabat tersebut.

La Ode Tariala menambahkan, pihaknya telah menerima laporan polisi terkait kasus ini, jika proses hukum berjalan, ia memastikan bahwa pemecatan terhadap RB akan diproses.

“Saya sudah melihat laporan polisi. Jika proses hukumnya berjalan, mau tidak mau pemecatan pasti dilakukan. Jika dia diberhentikan dari Kadis Kominfo, posisi PJ Bupati Busel juga akan terpengaruh,” jelasnya.

Menurut informasi yang diterima oleh awak media kabarkonawe.com, saat kejadian, korban dihadang oleh oknum PJ Bupati Busel, inisial RB, yang datang ke kos korban di Jakarta dan sekaligus diduga melakukan penculikan serta kekerasan fisik.

La Ode Tariala menambahkan bahwa tuntutan utama para demonstran adalah pencopotan RB sebagai PJ Bupati Busel dan pemberhentiannya dari jabatan Kadis Kominfo. Ia memastikan bahwa rekomendasi tersebut akan segera dibuat dan ditandatangani bersama dengan wakil DPRD Sultra.

“Saya dan pak wakil DPRD Sultra akan menandatangani rekomendasi ini. Tuntutan untuk mencopot RB sebagai PJ Bupati Busel dan memberhentikannya dari Kadis Kominfo akan segera kami proses,” ujarnya.

Sebagai penutup, dirinya menyatakan bahwa lembaga DPRD Sultra tidak menginginkan pemimpin yang arogan dan tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kami secara lembaga tidak menginginkan pemimpin yang arogan dan tidak berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam pantauwan awak media, di akhir Ketua DPRD Sultra bersama Wakil Ketua 1 menandatangani surat rekomendasi pemecatan.

Laporan: Tim