DPRD Konawe Soroti Usulan Anggaran Dinas Pariwisata, Belanja EO Rp1 Miliar Diminta Dikaji Ulang

Muarasultra.com, KONAWE – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Konawe meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merasionalisasi sejumlah usulan anggaran Dinas Pariwisata dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (6/8/2026).

Dalam rapat konsultasi yang dihadiri Banggar DPRD, TAPD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersebut, para legislator menilai sejumlah usulan belanja Dinas Pariwisata belum mencerminkan prinsip efisiensi anggaran dan dinilai kurang berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu anggaran yang menjadi sorotan adalah program Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri senilai Rp1,7 miliar.

Selain itu, Banggar juga mempertanyakan belanja pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas pariwisata di Kecamatan Soropia yang mencapai sekitar Rp558 juta dan terbagi dalam tiga kegiatan dengan judul yang sama.

Anggota Banggar, Eko Saputra Jaya, SH mempertanyakan alasan pemecahan kegiatan tersebut menjadi tiga paket dengan nilai Rp149 juta, Rp189 juta, dan Rp220 juta.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata, Mudarman, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa anggaran Rp149 juta diperuntukkan bagi pembangunan kembali Pos PAD Pantai Toronipa yang sebelumnya terdampak pembangunan jalan menuju kawasan wisata tersebut.

Menurut pihak dinas, bangunan yang selama ini digunakan hanya berupa pos sementara yang dibangun secara swadaya sehingga perlu dibangun kembali sebagai tempat petugas melakukan pemungutan retribusi wisata.

Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meyakinkan Banggar. Legislator menilai besarnya biaya pembangunan tidak sebanding dengan target penerimaan PAD dari objek wisata tersebut.

“Target PAD tahun ini sekitar Rp125 juta dan realisasinya sudah mencapai sekitar Rp120 juta. Jangan sampai biaya rehabilitasi atau pembangunan justru lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh daerah,” ujar Ir. H. Majenuddin, M.Si yang memimpin rapat konsultasi tersebut.

Sementara itu, anggaran Rp220 juta dijelaskan akan digunakan untuk pembangunan fasilitas di sejumlah destinasi wisata, meliputi tempat pertemuan Desa Wisata Baini, musala di Pulau Bokori, serta pos dan musala di kawasan Batu Lapis, Desa Garuda. Sedangkan anggaran Rp189 juta dialokasikan untuk pembangunan menara pengawas di Pantai Toronipa.

Meski demikian, Banggar tetap meminta seluruh usulan tersebut dirasionalisasi terlebih dahulu sebelum disetujui.

Pembahasan kemudian berlanjut pada anggaran promosi pariwisata senilai Rp1,7 miliar. Anggota Banggar DPRD, Kristian Tandabioh, SH,M.AP meminta Dinas Pariwisata memaparkan secara rinci seluruh sub kegiatan yang diusulkan, termasuk belanja jasa penyelenggara kegiatan (event organizer/EO), alat tulis kantor (ATK), dan komponen lainnya.

Sejumlah anggota DPRD menilai anggaran promosi tersebut terlalu besar, terutama alokasi belanja melalui jasa EO yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar.

Banggar menegaskan bahwa penggunaan APBD harus lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu meningkatkan PAD, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial, rehabilitasi, maupun pengawasan yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

Di akhir pembahasan, mayoritas anggota Banggar menyatakan sepakat agar usulan anggaran yang dianggap belum rasional, termasuk belanja promosi pariwisata dan beberapa kegiatan rehabilitasi fasilitas wisata, dikaji ulang sebelum masuk dalam pembahasan lanjutan KUA-PPAS APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2027.

Laporan: Kardi