DPRD Konawe Pinta Antrian BBM Subsidi Motor Thunder dan Jerigen Petani di SPBU Tidak Dilarang Namun Dibatasi

‎Muarasultra.com, KONAWE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan distribusi dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Konawe, Kamis (20/8/2026).
‎
‎RDP tersebut digelar menyusul panjangnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta meningkatnya harga BBM di tingkat pengecer yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
‎
‎Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Konawe, di antaranya Fakhruddin, Jemi S. Imran, Christian Tandabioh, serta anggota DPRD lainnya.

‎
‎Pertemuan tersebut juga melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan distribusi BBM, yakni perwakilan Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU di Kabupaten Konawe, Pemerintah Kabupaten Konawe, Polres Konawe, serta sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil (NGO) di Kabupaten Konawe.
‎
‎Dalam RDP, DPRD Konawe menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari antrean panjang di SPBU, aktivitas pengantri menggunakan sepeda motor jenis Thunder, hingga kebutuhan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok.
‎
‎Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui pengaturan yang adil, bukan dengan melakukan pelarangan secara menyeluruh terhadap kelompok masyarakat tertentu.
‎
‎Menurutnya, masyarakat yang mengantre menggunakan sepeda motor Thunder tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh BBM bersubsidi. Terlebih, sebagian dari mereka dinilai turut membantu mendistribusikan BBM ke masyarakat yang berada di wilayah pelosok yang tidak mudah menjangkau SPBU.

‎
‎“Pengantri motor Thunder jangan dilarang, tetapi dilakukan pembatasan. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan BBM subsidi,” kata I Made Asmaya dalam RDP tersebut.
‎
‎Ia menilai, pembatasan jumlah pengisian dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi antrean sekaligus mencegah terjadinya pembelian BBM secara berlebihan.
‎
‎“Jangan dilarang, tapi dibatasi. Misalnya satu sampai dua kali dalam sehari,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dibuat secara terukur agar tidak mematikan akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, terutama bagi warga yang memang menggantungkan kebutuhan sehari-harinya pada ketersediaan BBM.
‎
‎Selain persoalan pengantri menggunakan sepeda motor, DPRD Konawe juga menyoroti kebutuhan BBM jenis solar subsidi bagi para petani.

‎
‎I Made Asmaya meminta agar petani yang membutuhkan solar untuk alat dan mesin pertanian, termasuk kebutuhan operasional mesin pertanian, tidak dipersulit ketika melakukan pembelian.
‎
‎Ia menegaskan, yang dibutuhkan bukan pelarangan, melainkan sistem pengaturan yang jelas sehingga distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.
‎
‎“Yang penting jangan jerigen besar. Kalau jerigen kecil tetap kita berikan pelayanan, apalagi kalau petani,” tegasnya.
‎
‎Ia berharap pihak SPBU dapat membedakan kebutuhan masyarakat berdasarkan peruntukannya, tanpa mengabaikan aturan distribusi BBM bersubsidi.
‎
‎Menurutnya, petani merupakan salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan kepastian pasokan BBM, terutama dalam mendukung aktivitas pertanian. Jika akses terhadap BBM justru dipersulit, maka dapat berdampak pada biaya produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
‎
‎
‎Laporan : Febri Nurhuda