Berita

Diperiksa Penyidik, Kabid Mutasi BKPSDM Konawe Ungkap Keanehan Pelantikan di TPA Mataiwoi

Muarasultra.com, KONAWE – Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKPSDM Kabupaten Konawe, Abed Negolimbong, mengungkap sejumlah fakta terkait proses pelantikan pejabat yang digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mataiwoi pada 20 Februari 2026 lalu.

Hal tersebut disampaikan Abed usai menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Konawe, dalam rangka penyelidikan dugaan suap atau praktik jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.

Abed mengungkapkan, pelantikan ratusan pejabat struktural tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

“Belum ada Pertek, baru diusulkan ke BKN dan saat ini masih berproses,” ungkap Abed kepada awak media.

Ia menjelaskan, apabila nantinya Pertek dari BKN diterbitkan dan sesuai dengan hasil pelantikan yang telah dilakukan, maka pejabat yang dilantik akan kembali dikukuhkan secara sah.

Ditanya soal Surat Pembatalan Pelantikan yang dikirim ke BKN RI, Abed mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Tak hanya itu, Abed juga menanggapi pergantian pejabat di lingkungan Inspektorat Konawe. Ia menyebut, terdapat tiga Inspektur Pembantu (Irban) yang dicopot dari jabatannya dalam pelantikan tersebut, meski hingga kini belum ada persetujuan dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sudah diusul sebelum pelantikan, tetapi sampai saat ini belum ada jawabannya,” jelasnya.

Meski tanpa persetujuan, proses pelantikan tetap berjalan. Kata Abed, semua dilakukan berdasarkan perintah pimpinan.

“Saya hanya menjalankan perintah pimpinan,” ujar Abed tanpa menyebut siapa pimpinan yang dimaksud.

Lebih lanjut, Abed turut menanggapi beredarnya Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah di media sosial yang tidak memiliki paraf dan diragukan keabsahannya.

Menurutnya, secara prosedur administrasi, dokumen tersebut seharusnya diparaf terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh kepala daerah.

“Seharusnya diparaf terlebih dahulu, baru ditandatangani oleh Bupati,” tegasnya.

Pernyataan Abed tersebut menambah daftar kejanggalan dalam pelantikan pejabat di Konawe yang kini tengah menjadi sorotan dan didalami oleh aparat penegak hukum.

Laporan: Redaksi

admin

Recent Posts

LPPN Desak Kejagung Periksa Atto Sakmiwata dalam Kasus Nikel PT CNI, Pencabutan Cekal Jadi Sorotan ‎

Muarasultra.com, JAKARTA – Lembaga Pengawasan Pertambangan Nasional (LPPN) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut tuntas…

20 menit ago

Jejak Arif Kurniawan di Balik PT Hikari Jeindo, BPK Ungkap Kejanggalan SK IUP Nikel di Konawe Utara

‎Muarasultra.com, JAKARTA - Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel…

1 jam ago

Gerbong Mutasi Polri Bergerak, Kapolda dan Wakapolda Sultra Hingga Dirkrimsus Berganti

Muarasultra.com, KENDARI - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi besar-besar di tubuh…

15 jam ago

Jejak Sidak Gakkum Bongkar Dugaan Transaksi Lahan HPT Oknum PPPK di Abuki

Muarasultra.com, KONAWE – Polemik penguasaan lahan program Perhutanan Sosial di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, memasuki…

15 jam ago

Bapenda Konawe Raih Juara Pertama di Ajang Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026 ‎

Muarasultra.com, KONAWE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Konawe meraih juara pertama dalam Pameran Inovasi…

1 hari ago

Bongkar Narasi ‘Playing Victim’ KTH Peroa: KTH Konawe Tani Mandiri Beberkan Fakta Sosialisasi Resmi di Kantor Lurah Abuki Mustahil Jual Beli Kawasan Hutan

Muarasultra.com, KONAWE – Upaya menyudutkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Konawe Tani Mandiri dengan isu jual…

1 hari ago