Dari Dapur SPPG Abuki Untuk Harapan Keluarga Karyawan

Muarasultra.com, KONAWE – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto kini menjadi salah satu program unggulan yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Tak hanya berdampak pada peningkatan gizi, program ini juga membuka peluang ekonomi bagi warga lokal.

Selain menyediakan makanan bergizi gratis bagi peserta didik mulai PAUD hingga SMA/SMK, tenaga pengajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, program MBG turut menjadi tumpuan hidup bagi sejumlah keluarga yang menggantungkan penghasilan dari dapur pelayanan gizi.

Fitri, salah satu warga Desa Asolu, Kecamatan Abuki, mengaku program MBG membawa berkah tersendiri bagi keluarganya. Sejak Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Abuki mulai beroperasi pada September 2025, Fitri bersama 45 rekannya bekerja menyiapkan makanan bergizi bagi 3.169 anak serta ibu hamil dan menyusui di Kecamatan Abuki.

Setiap hari, Fitri yang bertugas mengemas makanan harus memulai pekerjaannya sejak pukul 04.00 Wita dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 12.00 Wita. Di tengah padatnya aktivitas, ia tetap berusaha membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

“Sejak terbentuk SPPG Abuki, saya sudah bekerja di sini. Senang dan bersyukur karena saya bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu suami,” ujar Fitri, Jumat (30/1/2026).
Ia mengakui, menyiapkan ribuan porsi makanan setiap hari bukanlah pekerjaan yang mudah.
Namun, dengan niat dan rasa tanggung jawab, semua tantangan dapat dijalani dengan baik.

“Intinya tetap bersyukur. Kadang capek juga, tapi kalau sudah ingat mau gajian, semangat lagi,” katanya sambil tersenyum.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan tujuan utama menekan angka stunting, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan.

Program ini menjadi bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan mulai diimplementasikan secara bertahap sejak awal 2025 dengan melibatkan Badan Gizi Nasional serta pemerintah daerah.

Laporan: Febri Nurhuda