Walhi Sultra dan Satya Bumi Desak Kejagung Bongkar Korporasi Tambang Arif Kurniawan di Kabaena

Muarasultra.com,  KENDARI – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Satya Bumi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025.
‎
‎Penanganan perkara tersebut dinilai tidak cukup hanya menyasar aktivitas korporasi, tetapi harus mampu membongkar jejaring kepemilikan perusahaan, aliran keuangan hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan.
‎
‎Perhatian kedua organisasi lingkungan itu tertuju pada Arif Kurniawan yang disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) dalam jaringan bisnis pertambangan nikel yang tengah dikaitkan dengan penyidikan Kejagung.
‎
‎Direktur WALHI Sultra, Andi Rahman, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh struktur kepemilikan perusahaan, hubungan bisnis, transaksi keuangan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan maupun kemudahan terhadap aktivitas pertambangan bermasalah.
‎
‎“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penggeledahan kantor perusahaan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas korporasi,” ungkap Andi Rahman kepada awak media.
‎
‎Ia kemudian merujuk laporan investigasi Satya Bumi berjudul Laporan Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons.
‎
‎Dalam laporan tersebut, terdapat temuan mengenai indikasi keterkaitan jaringan bisnis Arif Kurniawan dengan lingkungan keluarga Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.
‎
‎Salah satu perusahaan yang disebut dalam laporan itu adalah PT Rowan Sukses Investama. Perusahaan tersebut tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Anugerah Mineral Indonesia (AMI). Sementara Arif Kurniawan disebut menjabat sebagai Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama.
‎
‎Jejak hubungan korporasi itu tidak berhenti di sana. Nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM), perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra.
‎
‎Bagi WALHI Sultra, keterkaitan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam hubungan bisnis antara pengusaha yang dikaitkan dengan perkara pertambangan dan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah.
‎
‎“Rangkaian informasi tersebut menunjukkan adanya hubungan korporasi yang perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum. Hubungan bisnis antara seorang pengusaha yang sedang menjadi perhatian dalam penyidikan perkara pertambangan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah harus diperiksa secara terbuka, terutama untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan,” ujarnya.
‎
‎Selain PT Rowan Sukses Investama dan PT TSM, Andi Rahman mengungkapkan nama Arif Kurniawan juga muncul dalam jaringan kepemilikan manfaat PT Dua Delapan Resources. Perusahaan tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).
‎
‎PT TMS sendiri merupakan perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena. Aktivitas pertambangannya berkaitan dengan persoalan deforestasi dan kerusakan kawasan hutan lindung.
‎
‎Persoalan ini semakin menarik ditelusuri lantaran Arif Kurniawan sebelumnya pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait penerbitan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi di Kabupaten Konawe Utara.
‎
‎Dalam pemeriksaan tersebut, Arif Kurniawan hadir dalam kapasitas mewakili PT Dua Delapan Resources.
‎
‎WALHI Sultra bersama Satya Bumi menilai penelusuran terhadap jejaring bisnis dan kepemilikan manfaat perusahaan menjadi bagian penting dalam mengungkap persoalan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
‎
‎Karena itu, penyidikan Kejagung diharapkan tidak hanya mengungkap dugaan penyimpangan dalam aktivitas pertambangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya relasi kekuasaan, kepentingan bisnis, serta konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi pengelolaan sumber daya alam.
‎
‎
‎
‎Penulis : Redaksi
‎
‎
‎