Wabup Konawe Pinta Kantah Dukung Sertifikasi Seluruh Aset Pemda untuk Cegah Sengketa Lahan

Muarasultra.com, KONAWE – Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si., menegaskan pentingnya dukungan dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Konawe dalam percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe. Harapan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2025 di Konawe, Kamis (24/7/2025).

Menurut Syamsul, sertifikasi aset merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi potensi sengketa lahan yang kerap terjadi di berbagai daerah. Ia mengingatkan bahwa sejarah pemekaran wilayah dari Kabupaten Kendari menjadi Konawe, yang kemudian melahirkan Konawe Selatan, Konawe Utara, hingga Konawe Kepulauan, telah menyebabkan banyaknya aset-aset yang perlu ditertibkan secara administratif.

“Aset-aset daerah seperti lahan perkantoran, sekolah, rumah ibadah, hingga bangunan lain harus memiliki kejelasan status hukum. Ini penting untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari,” ujar H. Syamsul.

Ia mencontohkan beberapa kasus di daerah lain, di mana sengketa lahan muncul akibat tidak adanya alas hak yang dimiliki pemilik tanah. Ketika pemilik tanah meninggal dunia, ahli waris sering kali menggugat tanah yang sebelumnya telah dihibahkan kepada pemerintah untuk kepentingan publik.

“Bantu kami agar semua tanah pemerintah disertifikatkan. Kami ingin seluruh aset pemda ditertibkan,” tegasnya.

Haji Syam, sapaan akrabnya, juga menyoroti bahwa sengketa lahan sering dipicu oleh faktor ekonomi. Ketika tanah memiliki nilai ekonomi tinggi, maka potensi konflik pun meningkat.

Dengan dorongan ini, Pemkab Konawe berharap kerja sama intensif dengan Kantah Konawe dapat mempercepat proses legalisasi aset, sehingga menciptakan kepastian hukum dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Laporan : Febri Nurhuda