Muarasultra.com, Unaaha – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe memohon maaf kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Konawe atas ketidakhadiran pihaknya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat Kecamatan Anggaberi terkait persoalan lahan yang ada diwilayah itu.
Sebelumnya BPN Konawe diberitakan oleh salah satu media online yang menyebutkan BPN Konawe mangkir dari undangan rapat dengar pendapat yang digelar kemarin, Senin (26/9/22).
Kepala BPN Konawe Muhammad Rahman mengaku ketidakhadirannya saat RDP bukan disengaja tetapi karena agenda RDP tersebut bertepatan dengan acara puncak HUT ATR/BPN yang dilaksanakan di Kendari.
“Kami mengikuti upacara HUT ATR/BPN di Kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (27/9/22).
Rahman mengungkapkan pihaknya mengetahui ada undangan RDP setelah melihat adanya informasi di media massa.
“Saya cek ke staf memang ada surat kayanya Kamis sore atau Jum’at mungkin diantar tetapi sebagian besar Pegawai sudah berada di Kendari dalam rangka kegiatan rangkaian Hantaru (Hari agraria dan tata ruang) pada hari Jumat pagi sampai Senin,” Jelasnya.
Kepala BPN pun menegaskan tidak ada niatan untuk secara sengaja mangkir dari undangan RDP tersebut sama sekali tidak.
“Jika boleh mohon dapat diagendakan RDP ulang, insha Allah kami siap hadir,” tutupnya.
Laporan : Redaksi
Muarasultra.com, KONAWE — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Konawe, Pemerintah Kabupaten…
Muarasultra.com, KONAWE – Anggota DPRD Konawe, Kristian Tandabioh, SH., M.AP., berharap kehadiran Asosiasi Penambang Rakyat…
Muarasultra.com, KONAWE – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Konawe resmi…
Muarasultra.com, KONAWE – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Konawe resmi…
Muarasultra.com, KOLAKA – Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Surya Lintas Gemilang (PT SLG) di…
Muarasultra.com, JAKARTA - Dewan Pers dan Kementerian Hukum Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam mendorong perlindungan…