Sejumlah Komoditas Mengalami Kenaikan Harga, Kabupaten Konawe Alami Inflasi

Muarasultra.com, Konawe – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe merilis data terbaru Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk bulan September 2025 dalam kegiatan resmi yang berlangsung di Ruang Rapat BPS Kabupaten Konawe, Rabu (4/11/2025).

Dalam pemaparannya, Plt. Kepala BPS Kabupaten Konawe, Fatchur Rochman, S.ST., M.E., menyampaikan bahwa inflasi year on year (y-on-y) di Kabupaten Konawe terjadi karena adanya kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran.

Beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks, yaitu:

Kelompok kesehatan sebesar 16,58 persen,

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,14 persen,

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,16 persen,

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,73 persen,

Kelompok pendidikan sebesar 1,42 persen,

Kelompok transportasi sebesar 1,08 persen,

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72 persen, dan

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,49 persen.

Sementara itu, terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu:

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun 1,40 persen, serta

Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya turun 0,74 persen.

Adapun kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat tidak mengalami perubahan indeks.

Dalam kesempatan tersebut, Fatchur Rochman menekankan bahwa rilis rutin Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan bukan sekadar laporan angka statistik, melainkan data strategis yang perlu dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

“Kami berharap data IHK ini dapat dijadikan rujukan penting oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dalam menyusun kebijakan pengendalian harga. Dengan demikian, stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga,” ujar Fatchur Rochman.

Melalui publikasi ini, BPS Konawe berkomitmen untuk terus menyediakan data statistik yang akurat, relevan, dan tepat waktu, guna mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah yang berbasis bukti.

Laporan : Febri Nurhuda