Mengulik Dugaan Keterlibatan Bupati Mubar Dibalik Aktivitas PT AMI dan Amindo di Buteng

Muarasultra.com, KENDARI – Aktivitas perusahaan pertambangan PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (Amindo) di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara akhir-akhir ini menuai sorotan tajam dari sejumlah aktivis.

Kedua perusahaan ini disinyalir melakukan aktivitas pengerukan tanah merah alias ore nikel di dalam kawasan hutan secara ilegal atau tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Selain itu, kedua perusahaan ini diduga merupakan milik Bupati Muna Barat La Ode Darwin.

Salah satu aktivis Sultra Alvin Pola pernah menggelar aksi demontrasi di depan kantor DPRD Sultra guna mendesak pemanggilan PT AMI dan PT AMINDO.

Alfin menuding PT Arga Morini Indah melakukan aktivitas penambangan tanpa adanya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

“Perusahaan ini terlepas dari pantauan Satuan Tugas (Satgas) PKH bentukan Presiden Prabowo sehingga tidak ditindak,” ungkap, Alfin Pola dalam orasinya Senin, 22 September 2025.

Hal senada juga disuarakan, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada hari Rabu 15 Oktober 2025.

Menurut direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo
Kejagung harus turun tangan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak yang disebut memiliki peran penting dalam aktivitas ilegal tersebut (penambangan tanpa IPPKH).

Hendro Nilopo alias Egis juga mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen yang mereka kantongi, Bupati Muna Barat berinisial DW tercatat pernah menjabat sebagai Direktur di PT AMI dan PT Amindo dalam kurun waktu 2020–2025.

Namun, pada tahun 2024, kedua perusahaan tersebut melakukan perubahan struktur kepengurusan direksi dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang hasilnya menghapus nama DW dari daftar direksi.

“Di awal susunan direksi, DW menjabat sebagai direktur dua perusahaan itu sejak 2020 hingga 2025. Tapi pada tahun 2024, namanya dihapus karena tengah mengikuti kontestasi politik Pilkada Muna Barat,” ungkap Hendro dalam orasinya di depan Kejagung, Rabu (15/10/2025).

Ampuh Sultra menilai, aktivitas penyerobotan kawasan hutan yang dilakukan sejak 2021 hingga 2023 bertepatan dengan periode DW masih aktif menjabat sebagai direktur di kedua perusahaan tersebut.

“Data yang kami pegang menunjukkan dugaan kuat DW terlibat aktif dalam aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi terbatas itu. Karena itu, kami meminta Kejagung segera memanggil dan memeriksa DW untuk dimintai pertanggungjawaban,” tegas Hendro.

Hendro pun mengungkapkan bahwa PT AMI dan PT Amindo diduga memiliki “backing” kuat yang membuat keduanya seolah kebal hukum.

Meski begitu, Ampuh Sultra optimistis Kejagung akan mampu menembus pengaruh tersebut dan mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

“Kami tahu kedua perusahaan itu punya dukungan besar, bahkan ada nama PT Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) sebagai salah satu pemegang saham. Tapi kami percaya Kejagung akan lebih kuat dari ‘backingan’ mereka, “bener Hendro.

Ampuh Sultra memastikan akan terus mengawal dugaan keterlibatan DW dalam kasus tambang tersebut.

“Hari ini baru langkah awal. Minggu depan kami akan kembali turun melakukan tekanan. Kasus dugaan keterlibatan Bupati Muna Barat DW dalam aktivitas tambang PT AMI dan PT Amindo harus dituntaskan,” pungkas Hendro Nilopo.

Berdasarkan hasil penelusuran awak media, nama La Ode Darwin ditemukan di temukan dalam perubahan ke 1 susunan direksi dan Komisaris kedua perusahaan.

La Ode Darwin tercatat sebagai direktur, mulai menjabat 3 Desember 2020 , akhir menjabat 3 Desember 2025.

Awak media mencoba melakukan konfirmasi ke pihak PT AMI dan Amindo berikut Bupati Mubar La Ode Darwin namun hingga berita ini terbit awak media belum bisa menghubungi pihak terkait.

Laporan : Febri Nurhuda