Korupsi Minyak : Penonaktifan Dirjen Migas dinilai Janggal SKK Migas Melenggang

Muarasultra.com, JAKARTA – Penonaktifan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Achmad Muchtasyar yang dikaitkan dengan penggeledahan Kejagung di kantor Ditjen Migas, Senin (10/2/2025) yang sedang menggarap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah (crude oil), dinilai banyak kejangalan.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal menilai penonaktifan Dirjen Migas secara tiba-tiba, bakal berdampak kepada kepercayaan investor, serta operasional hulu migas.

Untuk itu, Moshe mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan secara transparan kepada publik terkait alasan penonaktifan Achmad Muchtasyar yang belum genap sebulan menjabat.

“Kayak gini-gini bisa menghambat operasi Migas. Padahal kita semua mau ngebut ini. Produksi mesti naik, investasi mesti naik. Semoga enggak menghambat dan memperlambat kami,” kata Moshe, Rabu (12/2/2025).

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. Ia mengungkapkan, penonaktifan Dirjen Migas itu memang sangat janggal terkait aksi ‘heroik’ penyidik Kejagung dengan kasus yang akan diungkap.

“Yang layak digeledah itu justru kantor kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), vendor-vendor pemasok BBM dan minyak mentah, Pertamina dan SKK Migas, bukan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Kemudian disusul penonaktifan Dirjen Migas yang belum genap sebulan menjabat. Pak Bahlil harus luruskan ini. Jangan sampai Achmad Muchtasyar menjadi korban kesemberonoan Bahlil menerbitkan pembatasan distribusi LPG 3 kg yang heboh kemarin,” ungkap Yusri.

Kenapa jaksa seharusnya menggeledah SKK Migas? Menurut Yusri, hal ini mengacu kepada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKK Migas yang terkait erat dengan tata kelola minyak mentah. Berdasarkan Pedoman Tata Kerja Nomor 65 Tahun 2017, SKK Migas atas nama pemerintah memberikan kuasa jual minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) kepada KKKS.

“Masalahnya, pemberian kuasa kepada SKK Migas sangat rawan disalahgunakan, baik oleh oknum KKKS atau SKK Migas. Karena di situ yang ditugaskan pemerintah membina, mengawasi, dan mengendalikan KKKS itu adalah SKK Migas, bukan Dirjen Migas,” tuturnya.

Sementara, lanjut Yusri, Direktorat Jenderal Migas adalah penyusun kebijakan dari aspek industri Migas, mulai dari pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, hingga lingkungan. Selain itu, Dirjen Migas bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur tertentu serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Selain SKK Migas, tim penyidik Kejagung seharusnya menggeledah KKKS dan Pertamina. Sebab, penjelasan Kapuspen Kejagung Harli Siregar, penggeledahan Ditjen Migas terkait impor dan ekspor minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) yang berasal dari produksi KKKS. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman penyidik Kejagung menyangkut tupoksi Ditjen Migas,” urai Yusri.

Namun, kata Yusri, jika menurut Harli Siregar terkait impor, maka untuk impor BBM dan minyak mentah, yang harus digeledah adalah Subholding PT Pertamina Patra Niaga dan Subholding PT Kilang Pertamina Internasional beserta vendor-vendor pemasoknya.

“Sementara untuk pejabat Ditjen Migas bisa diundang klarifikasi resmi oleh Penyidik dengan menyertai dokumen-dokumen terkait,” kata Yusri.

Sehingga, kata Yusri, wajar jika publik curiga, apakah pengeledahan itu bagian dari skenario untuk menyingkirkan Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas sesuai order mafia migas.

“Setahu saya, Pak Muchtasyar sosok yang bersih dan tegas. Dia juga patuh aturan,” beber Yusri.

Sejak awal, masih kata Yusri, banyak kalangan yang meragukan komitmen dan integritas Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

Pada 21 Agustus 2024 lalu, CERI telah merilis bahwa analisis CERI tentang potensi makin amburadulnya penataan energi dan sumber daya alam di bawah kendali Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, dibenarkan oleh sejumlah kalangan.

Menurut penuturan seorang mantan pejabat tinggi Migas kepada CERI kala itu, pontensi amburadulnya pengelolaan energi dan sumber daya alam pasti ada, apalagi Bahlil sebagai ketua umum partai politik.

CERI pun kala itu mensinyalir Bahlil dijadikan Menteri ESDM diduga hanya dalam rangka mengamankan bisnisnya orang-orang tertentu di bidang tambang mineral serta Migas.

Akhirnya, mantan pejabat tersebut kala itu hanya bisa berharap Prabowo nanti sadar bekerja untuk negara dan rakyat sesuai dalam pidatonya dan mencari orang-orang yang kompeten dan jujur untuk membantunya. “Kasihan negara dan rakyat kita lah,” ungkap mantan pejabat itu.

Belakangan kekhawatiran CERI dan berbagai kalangan itu mulai terbukti. Kebijakan ngawur Menteri Bahlil membuat rakyat kecil sempat kesulitan untuk mendapatkan LPG subsidi atau lebih dikenal LPG melon.

Bahkan, seorang nenek di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia gara-gara kelelahan setelah mengantre lama demi mendapatkan LPG subsidi.

“Kami mohon Presiden Prabowo segera mencopot Bahlil sebagai Menteri ESDM. Karena banyak laporan dari stake holder Migas yang resah dengan kebijakannya. Seringkali zig-zag bak supir angkot,” pungkas Yusri.(*)

Laporan : Redaksi