Kondisi SMA Padangguni Memprihatinkan Anggota DPRD Sultra Sentil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Muarasultra.com, KENDARI – Kondisi ruang belajar SMA Negeri 1 Padangguni di Kecamatan, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang jauh dari kata layak membuat Anggota DPRD Sultra, Dr. H. Ardin, S.Sos., M.Si., angkat suara.

Bagaimana tidak, keterbatasan ruang belajar membuat siswa SMA Negeri 1 Padangguni, terpaksa mengikuti pelajaran di kelas darurat.

Berdinding kayu dan beratap bekas, Sekolah yang berdiri di Desa Mekar Jaya pada tahun 2023 itu menempati lahan seluas satu hektare dibangun secara swadaya oleh orang tua siswa bersama pihak sekolah.

Saat awal beroperasi, sekolah hanya memiliki tiga ruang permanen hasil dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Satu ruangan difungsikan sebagai kantor, dua ruang lainnya dipakai bergantian untuk kegiatan belajar-mengajar kelas X dan XI.

Atas kondisi ini, Anggota DPRD Sultra dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyesalkan sikap dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi yang tidak memberikan perhatian terhadap kondisi sekolah dimaksud.

“Kita prihatin dan sesalkan, Dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai leading sektor SMA di Sultra seharusnya segera merespon kondisi ini,” ujar Ardin.

Mantan ketua DPR Kabupaten Konawe ini pun secara tegas menyatakan bahwa pihaknya akan menyuarakan hal ini dalam rapat anggaran bersama pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.

“Saya akan suarakan dan perjuangkan dalam rapat anggaran dengan pemerintah prov sultra, ini penting untuk anak-anak dan generasi kita,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Padangguni menerangkan, keterbatasan bangunan ini membuat jam belajar siswa tidak efektif, sebab harus bergantian menggunakan ruang belajar.

“Ada yang masuk pagi sampai siang, lalu diganti kelas lain dari siang sampai sore,” kata Kepala SMA Negeri 1 Padangguni, Junaiddin, Kamis, 7 Agustus 2025.

Saat ini, sekolah tersebut memiliki 129 siswa dan 21 tenaga pengajar. Menurut Junaiddin, pihaknya sudah berulang kali mengajukan proposal bantuan ke pemerintah provinsi, namun belum mendapat tanggapan. “Saya sudah lima kali mengusulkan proposal, tapi belum rezeki. Katanya masih ada sekolah yang lebih penting,” ujarnya.

Tahun ini, Junaiddin kembali mengajukan proposal bantuan dan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sultra. “Kemarin saya ketemu Pak Kadis, insya Allah dia akan bantu di perubahan anggaran dari 12 proposal kegiatan yang saya ajukan. Mudah-mudahan, tapi kalau belum ada saya disuruh bersabar,” kata dia.

Keterbatasan sarana membuat jam belajar siswa tidak terpenuhi maksimal. Untuk siswa kelas XII, pihak sekolah mendirikan ruang darurat dengan biaya swadaya dari orang tua siswa dan kepala sekolah. (**)

Laporan : Febri Nurhuda