Komisi II DPRD Sultra Lakukan Kunker di Dinas TPHP Kabupaten Konawe

Muatasultra.com, KONAWE – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan kerja di dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Konawe.

Kunjungan kerja anggota komisi II DPRD Sulawesi Tenggara, Dr. Ardin (PAN), Hj. Ponirah (PBB) dan Amsar (Golkar) di kabupaten Konawe diterima langsung oleh kepala dinas TPHP Kabupaten Konawe, H. Gunawan Samad serta sejumlah kepala bidang lingkup dinas TPHP Kabupaten Konawe.

Anggota Komisi II DPRD Sultra dari Partai PAN, Dr. Ardin mengatakan kunjungan kerja kali ini dalam rangka meninjau kebijakan pemerintah di bidang pertanian khususnya di Kabupaten Konawe.

“Dalam rangka mendukung program asta cita presiden tentang ketahanan pangan, kami bersama ibu hj. Ponirah dan pak Amsar melaksanakan kunjungan kerja untuk memastikan kebijakan pertanian di kabupaten Konawe dilaksanakan dengan baik,” ujar Ardin.

Eks ketua DPRD kabupaten Konawe ini juga menyampaikan kunjungan kerja ini dalam rangka untuk mengetahui tantangan apa saja yang dialami oleh dinas TPHP dalam upaya meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Konawe.

“Saat ini lahan produksi pertanian kita di kabupaten Konawe sekitar 42 ribu hektar. Tentunya lahan persawahan ini perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah baik itu, dukungan sarana dan prasarana, bibit, pupuk maupun dukungan ketersediaan air, dan insya Allah kedepan kami di komisi II DPRD Sultra akan menyuarakan semua hal yang bisa mendukung produksi pertanian kita khususnya di kabupaten Konawe,” ungkap Ardin.

 

Selanjutnya, kata Ardin saat ini Kabupaten Konawe sedang mencanangkan penanaman padi sebanyak 3 kali satu tahun. Jika hal ini dapat dilaksanakan, ketua DPD PAN ini optimis Kabupaten Konawe akan menjadi salah satu daerah yang mampu mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Sulawesi.

“Rencana penanaman padi 3 kali setahun harus didukung ketersediaan bibit, pupuk, dan saprodi. Sekarang sudah ada bendungan Ameroro yang menjaga ketersediaan air untuk petani kita,” sebutnya.

Anggota DPRD 6 periode ini pun berpendapat bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan pengalihan fungsi lahan tidur untuk dijadikan lahan produksi pertanian sangat tepat. Kebijakan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga program asta cita presiden dapat terwujud.

“Kemarin kunjungan mentri pertanian di bendungan Ameroro sangat jelas penyampaian beliau, daripada lahan-lahan kita tidur tidak diolah, akan lebih baik jika bisa dijadikan lahan produksi. Salah satunya program percetakan sawah yang baru ataupun lahan perkebunan jagung tentunya akan lebih bermanfaat, kesejahteraan petani kita juga akan lebih baik,” pungkasnya.

 

Laporan : Febri