Berita

Ketua DPRD Konawe : Money Politik Tidak Memberikan Pendidikan Politik yang Sehat

Muarasultra.com, KONAWE – Soal usulan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, agar money politics atau politik uang dilegalkan dalam batas tertentu pada setiap pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Konawe yang juga Ketua DPD PAN Konawe Ardin mengatakan bukan pendidikan Poltik yang sehat.

Ketua DPD PAN Konawe, H. Ardin.

“Jika politisi masih berbicara dengan uang, berapa uang yang akan keluar. Maka itu sama saja tidak memberikan pendidikan poltik yang sehat, “kata Ardin.

Lebih lanjut, dengan usulan tersebut, Ardin menyampaikan itu merupakan tantangan bagi penyelenggara bagi KPU dan Bawaslu. Menurutnya, hal tersebut disampaikan berarti ada fakta-fakta yang didapatkan.

“dan jika money politik dilegalkan maka bawaslu dan KPU di bubarkan saja, ” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Dr. H. Ardin, S.Sos., M.Si.

“Oleh karena itu tantangan buat para penyelenggara khususnya KPU dan bawaslu, ” tambahnya kepada media.

Oleh Karena itu, Kata Ardin, KPU maupun Bawaslu harus mengerti integritasnya dengan baik untuk menghindari hal- hal yang jadi pesimis dari masyarakat misalkan Money Politick atau Politik uang.

“Sehingga muncul pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kalau akhirnya kaum kapitalis masih bermain, para pemodal masih bermain maka itu akan merusak demokrasi. Ukurannya berapa uang yang harus kita edarkan setiap menggerakan politik, ” ujarnya.

Ia menyampaikan, jika pemilihan legislatif, Gubernur dan Bupati semua harus ditakar dengan uang maka demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik.

“tidak bisa karena itu cuma pemodal yang bisa bicara begitu bukan bicara tentang konsep memperbaiki sistem, bagaimana memperbaiki pelayanan terbaik kepada masyarakatmasyarakat, ” kata Politisi PAN Ardin

Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin (Kanan). Ketua DPRD Kabupaten Konawe, H. Ardin (Kiri).

Untuk itu, Ia mengajak untuk menjaga demokrasi dan jangan mengedepankan uang dalam setiap momentum politik.

“Tapi kalau niatnya, bahwa semua warga negara masyarakat punya hak pilih bisa kita suap, bisa kita bayar dengan uang maka itu salah. Yang harus ditekankan adalah pendidikan politik warga negara, “pungkasnya.

Laporan : Redaksi

admin

Recent Posts

‎Ditreskrimum Polda Sultra Gelar Patroli Dialogis Malam di Kawasan Eks MTQ Antisipasi Kejahatan Jalanan Guna Ciptakan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat ‎

Muarasultra.com, KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara menggelar patroli dialogis di…

14 menit ago

‎Akselerasi Infrastruktur Energi, Tim Pertek Kantah Konawe Verifikasi Lapangan Lahan Gardu Induk PT PLN di Desa Amberi

Muarasultra.com, KONAWE – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional dan memastikan kesesuaian tata…

35 menit ago

Kejari Konawe Disorot: Kasus Korupsi Bapenda Naik Penyidikan, Kajari Sulit Ditemui

Muarasultra.com, KONAWE – Keterbukaan informasi publik terkait penanganan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi di…

14 jam ago

‎Reses di Desa Walay, Anggota DPRD Sultra H. Ardin Komitmen Kawal Aspirasi Warga

Muarasultra.com, KONAWE - Sebagai bentuk komitmen dan pelaksanaan amanah undang-undang, Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra)…

15 jam ago

Polres Konawe Tindak Tegas Aktivitas Penambangan Pasir Ilegal di Kelurahan Tuoy ‎

Muarasultra.com, KONAWE - Satreskrim Polres Konawe melalui Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) melaksanakan penegakan…

23 jam ago

‎Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Terburuk Sepanjang Sejarah ‎

Muarasultra.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah jebol level psikologis Rp18.000 per dolar AS pada Kamis…

1 hari ago