Keikutsertaan Peserta PENAS Gorontalo Dipersoalkan, Ketua KTNA Konawe Bantah Tudingan Minta Anggaran

Muarasultra.com, KONAWE – Polemik keikutsertaan kontingen Kabupaten Konawe pada Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, terus bergulir.

Ketua KTNA Konawe, Mashur, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mempersoalkan kehadiran anggota DPRD Konawe maupun pengurus partai politik yang turut mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah dugaan keterlibatan sejumlah peserta yang diketahui merupakan pimpinan cabang partai politik, padahal PENAS merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi petani dan nelayan.

“Kalaupun mereka merupakan pengurus partai politik yang juga berprofesi sebagai petani atau nelayan, harus ada dasar administratif yang jelas. Minimal memiliki SK dari KTNA, Gapoktan, atau kelompok tani yang membuktikan mereka memang bagian dari kelembagaan petani,” ujar Mashur.

Sebelumnya, keikutsertaan kontingen Konawe dalam PENAS XVII yang berlangsung pada 20–25 Juni 2026 menuai sorotan. Mashur mempertanyakan komposisi peserta yang diberangkatkan karena berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, sebagian peserta diduga bukan berasal dari kalangan petani maupun nelayan.

“Kegiatan PENAS diperuntukkan bagi petani dan nelayan. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, peserta yang diberangkatkan justru diduga merupakan pengurus salah satu partai politik, bukan petani maupun nelayan,” katanya.

Mashur juga mengungkap dugaan bahwa pembiayaan keberangkatan peserta bersumber dari alokasi dana pokok pikiran (pokir) salah seorang anggota DPRD Konawe yang ditempatkan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan data yang diklaim dimiliki KTNA Konawe, anggaran tersebut terdiri dari Rp100 juta pada Dinas Peternakan, Rp90 juta pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), serta Rp130 juta pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe pada Tahun Anggaran 2026.

“Total anggaran yang digunakan mencapai Rp320 juta. Yang menjadi pertanyaan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, anggaran tersebut belum diketuk dalam pembahasan APBD di DPRD, namun disebut sudah direalisasikan,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta seluruh proses penganggaran terkait pemberangkatan peserta PENAS dibuka secara transparan kepada publik. Menurut informasi yang dihimpunnya, Ketua KTNA Provinsi Sulawesi Tenggara berinisial T juga diduga memperoleh dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Pemerintah Kabupaten Konawe.

“Karena itu kami meminta seluruh mekanisme penganggaran, besaran dana, serta dasar hukumnya dibuka secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran,” katanya.

Mashur menilai seluruh penggunaan anggaran yang berkaitan dengan keikutsertaan kontingen PENAS perlu diaudit dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui siapa saja penerima manfaat, dasar penetapan peserta, serta mekanisme penyaluran anggaran yang digunakan.

Bantah Tuduhan Minta Anggaran

Di sisi lain, Mashur membantah pernyataan Ketua KTNA Sulawesi Tenggara, Tauwi, yang menyebut dirinya pernah meminta anggaran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kegiatan PENAS.

Menurut Mashur, tudingan tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara hanya sebatas melakukan koordinasi terkait persiapan kontingen PENAS berdasarkan mandat dan permintaan pengurus KTNA se-Sulawesi Tenggara.

“Tauwi telah melakukan kebohongan publik dengan menuduh saya meminta anggaran. Padahal yang beberapa kali membawa proposal kegiatan adalah beliau. Saya tidak pernah menyodorkan proposal. Silakan tanyakan kepada kepala bidang terkait, saya hanya berkoordinasi mengenai kepanitiaan kontingen PENAS Sultra,” tegasnya.

Ajukan Mosi Tidak Percaya

Mashur juga mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 10 KTNA kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tengah mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Tauwi sebagai Ketua KTNA Sultra.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar pengajuan mosi tersebut, di antaranya masa kepemimpinan Tauwi yang telah berlangsung selama empat periode atau sekitar 20 tahun namun dinilai tidak membawa kemajuan organisasi.

Selain itu, Mashur menyebut selama dua periode terakhir KTNA Sultra dinilai tidak memiliki aktivitas organisasi atau mengalami mati suri.

Ia juga menuding struktur kepengurusan KTNA Sultra tidak berjalan secara sehat karena didominasi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan ketua. Menurutnya, anak angkat Tauwi menjabat sebagai sekretaris, istrinya menjadi bendahara, sementara sekitar 15 pengurus lainnya berasal dari kampung yang sama.

Tak hanya itu, Mashur menilai gaya kepemimpinan Tauwi cenderung otoriter dan tidak terbuka terhadap kritik maupun masukan dari pengurus daerah.

Ia juga menduga organisasi KTNA Sultra dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan bantuan dari dinas terkait. Namun, hingga berita ini ditulis, tudingan tersebut belum disertai putusan hukum maupun hasil pemeriksaan aparat berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua KTNA Sulawesi Tenggara, Tauwi, belum memberikan tanggapan atas pernyataan dan tudingan yang disampaikan Mashur. Redaksi masih berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh konfirmasi sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.

Laporan: Febri Nurhuda