Muarasultra.com, Unaaha – Puluhan warga Desa Besu, kecamatan Morosi, kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara mengecam keras pernyataan salah satu anggota DPRD kabupaten Konawe HP yang merekomendasikan pembukaan kotak suara dan melakukan perhitungan suara ulang hasil Pilkades di Desa Besu.
Hal itu disampaikan HP saat menerima aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa warga yang menolak hasil pemilihan kepala desa Besu.
Salah satu orator dalam aksi ini Oscar secara tegas mempertanyakan komitmen DPRD kabupaten Konawe sebagai refresentasi dari masyarakat kabupaten Konawe. Menurutnya, statement HP beberapa waktu yang lalu telah mengotori sistem demokrasi di desa Besu.
“Saudara HP telah mengotori sistem demokrasi di Desa Besu yang sebelumnya hidup dengan rukun dalam kekeluargaan,” tegasnya.
Oscar yang mengaku merupakan putra daerah desa Besu mengingatkan agar DPRD kabupaten Konawe tidak mengintervensi hasil Pilkades dan tetap bersikap netral dalam mengawal hasil pilkades.
“Meminta DPRD Konawe bersikap netral dalam pelaksanaan pilkades, jangan sampai karena statement liar ini bisa menimbulkan konflik horizontal warga setempat,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Konawe Rusdianto SE MM menjawab tuntutan masa aksi mengungkapkan bahwa sengketa Pilkades desa Besu sudah d putuskan dan tahapan yang sudah dilalui harus diteruskan sampai pelantikan.
“Kalau masih ada yang keberatan silahkan ke PTUN,” jelasnya.
Terkait pernyataan salah satu anggota DPRD Konawe yang merekomendasikan pembukaan kotak suara dan dilakukan perhitungan suara ulang, Politisi PDIP itu mengaku bahwa HP atau anggota DPRD ini tidak tau bahwa tim penyelesaian sengketa telah selesai bekerja.
“Tidak ada pembukaan dan pemilihan suara ulang, kami pastikan Saprun SPd tetap dilantik sebagai desa Besu terpilih,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
