IUPK Terbit, Komitmen Investasi Belum Tuntas: BPK Soroti Sikap Kementerian ESDM terhadap PT VI

Muarasultra.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pemenuhan komitmen investasi PT Vale Indonesia (VI), perusahaan tambang nikel yang sebelumnya bernama PT INCO.
‎
‎Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2025, BPK menyoroti perubahan batas waktu penyelesaian komitmen investasi melalui Amendemen Kontrak Karya (KK) Tahun 2014 hingga penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2024.
‎
‎BPK menilai pemenuhan komitmen investasi perusahaan tersebut berlarut-larut akibat perubahan ketentuan yang membuat tenggat penyelesaian kewajiban menjadi lebih longgar dibandingkan kesepakatan awal dalam KK Tahun 1996.
‎
‎Temuan tersebut tertuang dalam LHP BPK Nomor 13/LHP/XVII/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Dalam laporan itu, BPK mengungkap belum adanya evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan komitmen investasi PT VI sesuai ketentuan KK beserta amendemennya.
‎
‎Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena pemerintah telah menerbitkan IUPK Nomor 01/1/IUP/PMA/2024 pada 3 Mei 2024 sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya masa Kontrak Karya, sementara evaluasi terhadap pemenuhan komitmen investasi perusahaan belum dilakukan secara menyeluruh.
‎
‎Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut BPK Semester I Tahun 2025, rekomendasi agar dilakukan pemeriksaan due diligence terhadap pemenuhan komitmen investasi PT VI belum sepenuhnya dilaksanakan.
‎
‎Ditjen Minerba memang telah mengirimkan surat kepada BPKP Nomor B-1736/MB.04/DJB.M/2024 tanggal 4 Oktober 2024 untuk meminta pelaksanaan due diligence. Namun, hingga pemantauan dilakukan, BPKP belum melaksanakan pemeriksaan tersebut.
‎
‎Batas Waktu Investasi Bergeser
‎
‎BPK menemukan bahwa KK Tahun 1996 antara Pemerintah Indonesia dan PT INCO sebenarnya telah mengatur secara jelas batas waktu pemenuhan komitmen investasi perusahaan.
‎
‎Dalam ketentuan tersebut, perluasan tahap pertama ditargetkan paling lambat akhir 2000. Sementara untuk tahap kedua, pembangunan pabrik pertama diperkirakan mulai beroperasi menjelang 2005 dan pabrik kedua menjelang 2010.
‎
‎Namun, melalui Amendemen KK tanggal 17 Oktober 2014, ketentuan batas waktu tersebut mengalami perubahan.
‎
‎Tenggat penyelesaian komitmen investasi menjadi lebih longgar, yakni bervariasi antara 12 hingga 24 bulan setelah perusahaan memperoleh seluruh izin dan persetujuan yang diperlukan.
‎
‎Menurut BPK, perubahan tersebut membuat batas waktu pemenuhan kewajiban investasi menjadi kurang tegas dan bersyarat. Akibatnya, penyelesaian komitmen investasi PT VI terus mengalami kemunduran dari ketentuan awal.
‎
‎Padahal, kewajiban investasi tersebut mencakup sejumlah proyek strategis, mulai dari pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel, perluasan kegiatan pertambangan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga proyek pengolahan nikel menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).
‎
‎IUPK Terbit Tanpa Evaluasi Komitmen Investasi
‎
‎Persoalan lain yang disoroti BPK adalah proses penerbitan IUPK PT VI pada 2024 yang tidak didahului evaluasi menyeluruh terhadap kewajiban investasi dalam Amendemen KK.
‎
‎Berdasarkan hasil reviu terhadap kertas kerja evaluasi permohonan kelanjutan IUPK, Ditjen Minerba hanya melakukan evaluasi terhadap aspek teknis dan lingkungan, wilayah, finansial atau keuangan, serta kinerja perusahaan.
‎
‎Sementara itu, evaluasi terhadap pemenuhan komitmen investasi sebagaimana diatur dalam Amendemen KK tanggal 17 Oktober 2014 tidak dilakukan.
‎
‎Padahal, terdapat sejumlah kewajiban investasi yang harus dipenuhi PT VI, yakni pengembangan Indonesian Growth Project (IGP) di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, serta pembangunan fasilitas HPAL Pomalaa di Sulawesi Tenggara.
‎
‎Dalam amendemen kontrak tersebut, pemerintah juga telah mengatur konsekuensi apabila perusahaan gagal memenuhi komitmen investasinya.
‎
‎Untuk kegagalan pelaksanaan IGP Sulawesi Selatan, perusahaan diwajibkan melepaskan sebagian wilayah Sorowako atau Blok 1 Bahodopi.
‎
‎Sementara kegagalan IGP Sulawesi Tengah dapat berujung pada pelepasan Blok 2 dan Blok 3 Bahodopi.
‎
‎Adapun apabila perusahaan gagal melaksanakan pembangunan HPAL Pomalaa, konsekuensinya adalah pelepasan Blok Pomalaa dan Blok Suasua.
‎
‎Ketentuan pelepasan wilayah tersebut menjadi bagian penting dalam amendemen kontrak yang seharusnya menjadi dasar pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap pemenuhan kewajiban investasi perusahaan.
‎
‎Progres Tiga Proyek HPAL Belum Tuntas
‎
‎Dalam pemeriksaan yang mencakup perkembangan proyek hingga September 2025, BPK memperoleh informasi mengenai progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel PT VI di tiga wilayah.
‎
‎Di Blok Sorowako, perusahaan sedang membangun fasilitas pengolahan nikel menggunakan teknologi HPAL dengan kapasitas sekitar 66 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).
‎
‎Hingga September 2025, progres pengembangan tambang mencapai 25,37 persen, sedangkan pembangunan pabrik HPAL baru mencapai 7,65 persen. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
‎
‎Di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara, pembangunan fasilitas HPAL dirancang memiliki kapasitas 120 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk MHP.
‎
‎Progres pengembangan tambang mencapai 43,71 persen, sementara pembangunan pabrik HPAL mencapai 33,04 persen. Penyelesaian proyek ditargetkan pada 2026.
‎
‎Sedangkan di Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah, fasilitas HPAL dirancang memiliki kapasitas 60 ribu ton nikel per tahun.
‎
‎Hingga September 2025, progres pengembangan tambang mencapai 80,70 persen. Namun, pembangunan pabrik HPAL baru mencapai 16,72 persen, dengan target penyelesaian pada 2026/2027.
‎
‎Meski ketiga proyek tersebut telah berjalan, BPK juga menemukan bahwa PT VI belum memulai pelaksanaan kewajiban pembangunan industri lanjutan sebagaimana tercantum dalam IUPK.
‎
‎Kewajiban tersebut meliputi pembangunan industri pemurnian bahan baku baterai, industri prekursor baterai, serta industri baja, termasuk pembangunan fasilitas Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).
‎
‎Belum Ada Realisasi Penyertaan Modal 30 Persen
‎
‎Temuan lain yang menjadi perhatian BPK berkaitan dengan skema kerja sama pembangunan fasilitas pemurnian nikel di Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa.
‎
‎PT VI menjelaskan bahwa pembangunan ketiga fasilitas HPAL tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan mitra usaha.
‎
‎Berdasarkan perjanjian kerja sama, PT VI memiliki hak untuk melakukan penyertaan modal maksimal 30 persen pada masing-masing proyek. Penyertaan modal dilakukan secara bertahap berdasarkan pencapaian tahapan pembangunan atau milestone yang telah disepakati.
‎
‎Namun, hingga pemeriksaan berakhir pada 14 November 2025, PT VI belum merealisasikan penyertaan modal pada ketiga proyek tersebut.
‎
‎Untuk proyek Sorowako, kerja sama dilakukan dengan Huayou dan mitra lainnya. Hak penyertaan modal maksimal 30 persen dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 bulan setelah proyek mencapai Mechanical Completion, melalui tiga tahap penyertaan.
‎
‎Di Bahodopi, proyek melibatkan GEM dan EcoPro serta calon mitra pihak ketiga. Penyertaan modal dilakukan secara bertahap, yakni setelah autoclave tiba di lokasi, proyek mencapai Mechanical Completion, dan pabrik mencapai kapasitas produksi 100 persen.
‎
‎Sementara proyek Pomalaa melibatkan Huayou dan Ford. Mekanisme penyertaan modal maksimal 30 persen juga dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 bulan setelah proyek mencapai Mechanical Completion, melalui tiga tahap.
‎
‎BPK turut mencatat bahwa unit Pokja Bimbingan Usaha Mineral Ditjen Minerba menyatakan tidak memiliki tugas mengawasi kemajuan pembangunan fisik proyek tersebut.
‎
‎Akibatnya, tidak terdapat komunikasi spesifik terkait realisasi pembangunan fisik perluasan kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih. Pokja tersebut juga tidak melakukan verifikasi terhadap laporan kemajuan berkala pembangunan yang disampaikan PT VI.
‎
‎Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan dalam mekanisme pengawasan terhadap realisasi komitmen investasi perusahaan.
‎
‎BPK Soroti Sikap Pemerintah dan Potensi Kerugian Negara
‎
‎Dalam kesimpulan pemeriksaannya, BPK menilai pemerintah melalui Kementerian ESDM terindikasi kurang tegas dalam menjalankan ketentuan kontrak.
‎
‎Hal itu terlihat dari perubahan ketentuan komitmen investasi dan batas waktu penyelesaiannya melalui amendemen kontrak yang dinilai terus mengakomodasi kepentingan PT VI.
‎
‎BPK juga mengidentifikasi sejumlah dampak dari permasalahan tersebut.
‎
‎Pertama, terdapat potensi kehilangan penerimaan negara dari hasil produksi PT VI karena pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tidak diselesaikan sesuai batas waktu awal yang mengikat secara tegas.
‎
‎Kedua, kondisi pada saat berakhirnya KK dan target pemenuhan komitmen investasi PT VI menjadi tidak jelas karena pemerintah tidak melakukan evaluasi menyeluruh ketika proses perpanjangan kontrak menjadi IUPK.
‎
‎Ketiga, pemerintah berpotensi tidak dapat memanfaatkan kembali blok-blok pertambangan yang seharusnya dilepaskan perusahaan apabila kewajiban investasi gagal dipenuhi.
‎
‎BPK menyebut permasalahan tersebut disebabkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang dinilai tidak tegas dalam mendorong PT VI segera menyelesaikan komitmen investasinya, termasuk dengan menyetujui perubahan batas waktu pemenuhan kewajiban.
‎
‎Selain itu, BPK juga menyoroti kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penerbitan IUPK secara komprehensif.
‎
‎Pejabat yang menjadi perhatian dalam temuan tersebut meliputi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktur Penerimaan Minerba, serta Direktur Pembinaan Program Mineral.
‎
‎ESDM Sependapat, BPK Minta Evaluasi Ulang dan Sanksi
‎
‎Menanggapi temuan tersebut, Ditjen Minerba melalui Plt. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
‎
‎Pihak Ditjen Minerba menjelaskan bahwa perubahan ketentuan pada 2014 mempertimbangkan kondisi industri nikel Indonesia saat itu. PT VI dan PT AT disebut sebagai pionir industri nikel yang telah memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
‎
‎PT VI juga dinilai memiliki rekam jejak praktik pertambangan yang baik serta tidak pernah melakukan ekspor bijih nikel mentah, sejalan dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
‎
‎Ditjen Minerba juga menyampaikan bahwa perkembangan pelaksanaan komitmen IUPK 2024 oleh PT VI dinilai masih sesuai dengan rencana. Pemerintah mengaku terus melakukan pemantauan secara berkala melalui laporan triwulanan perusahaan dan surat pemantauan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tertanggal 19 Desember 2025.
‎
‎Meski demikian, BPK tetap memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi ulang secara komprehensif terhadap pemberian IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK KOKP) PT VI.
‎
‎Evaluasi tersebut harus menetapkan status pemenuhan seluruh komitmen investasi, termasuk mengidentifikasi kewajiban yang belum dipenuhi serta penyebab keterlambatannya.
‎
‎Selain itu, BPK meminta pemerintah memberikan sanksi kepada PT VI sesuai klausul dalam Amendemen KK apabila ditemukan indikasi bahwa keterlambatan pemenuhan kewajiban investasi disebabkan faktor yang tidak dapat dijustifikasi.
‎
‎Menteri ESDM menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
‎
‎Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam memastikan bahwa pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan tidak hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan pemenuhan seluruh kewajiban investasi yang telah disepakati dalam kontrak sebelumnya.

Laporan: Febri Nurhuda