Dugaan Suap Tambang PT BSJ, Siapa Pejabat Sultra yang Bermain di Balik Perizinan?

Muarasultra.com, KONAWE UTARA – Penanganan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025 mulai membuka tabir dugaan praktik penyimpangan perizinan yang melibatkan perusahaan tambang dan penyelenggara negara.

Salah satu perusahaan yang kini menjadi sorotan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Utara.

Pada 6 November 2026, Kejagung resmi menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra.

Perusahaan tersebut dikaitkan dengan pengusaha Arif Kurniawan (AK), yang oleh Kejagung disebut sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner sekaligus pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Penetapan tersangka korporasi itu menjadi pintu masuk untuk mengungkap lebih jauh bagaimana aktivitas pertambangan PT BSJ tetap berjalan meskipun masa berlaku izin usahanya telah berakhir.

IUP Berakhir, Aktivitas Tambang Tetap Berjalan

Dalam keterangan resminya, Kejagung mengungkap PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.

Penyidik juga mendalami proses penerbitan dan peningkatan IUP PT BSJ, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.

Dalam proses pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tidak hanya itu, penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung serta penggunaan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin yang sah.

Jejak Pejabat Dinas ESDM Sultra

Fakta yang tidak kalah penting dalam perkara ini adalah dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam proses pengurusan perizinan pertambangan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa hasil eksplorasi dan studi kelayakan PT BSJ dan PT KAA sebelumnya ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara.

Penolakan tersebut berkaitan dengan kondisi wilayah izin yang seharusnya dikembalikan kepada negara.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, penolakan itu justru dicabut. Kejagung menduga pencabutan tersebut terjadi akibat penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara.

Penyidik juga menemukan dugaan pemberian uang dari pihak perusahaan kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan RKAB sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan pertambangan.

Dugaan aliran uang tersebut menjadi salah satu bagian penting yang sedang didalami penyidik.

Kejagung juga mengungkap dugaan pemberian uang agar evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Meski demikian, hingga perkembangan penyidikan yang diumumkan pada November 2026, Kejagung belum mengungkap identitas pejabat yang diduga menerima uang maupun pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.

Arif Kurniawan dan Jejaring Perusahaan Tambang

Kasus PT BSJ tidak berdiri sendiri. Kejagung mengungkap Arif Kurniawan diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Perusahaan-perusahaan yang disebut dalam keterangan penyidik meliputi PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ yang dilakukan melalui holding PT DAA bersama LEI.

Keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut kini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan Kejagung untuk menelusuri hubungan kegiatan operasional, dokumen perizinan, transaksi perusahaan dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.

Penggeledahan dan Penyitaan Uang Miliaran Rupiah

Pada November 2026, penyidik Jampidsus Kejagung melakukan serangkaian penggeledahan terhadap sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi Arif Kurniawan.

Penggeledahan dilakukan di wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kendari, Konawe Utara dan Buton Tengah, serta sejumlah lokasi di Jakarta.

Dalam penggeledahan di Jakarta, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta dari dua lokasi berbeda.

Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan dokumen kegiatan operasional pertambangan, dokumen transaksi perusahaan, barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, komputer, CPU dan server.

Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan aktivitas operasional lima perusahaan beserta pihak afiliasinya.

Kejagung menyatakan barang bukti tersebut akan dianalisis untuk mengungkap hubungan transaksi dan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan yang sedang diselidiki.

Siapa yang Bertanggung Jawab di Balik Perpanjangan Izin?

Perkara PT BSJ kini membuka sejumlah pertanyaan penting mengenai tata kelola pertambangan di Konawe Utara.

Bagaimana IUP yang telah berakhir pada 2015 dapat memperoleh status penghentian sementara atau suspend hingga tiga kali?

Siapa pejabat yang mencabut penolakan hasil eksplorasi dan studi kelayakan PT BSJ dan PT KAA?

Siapa yang memberikan persetujuan terhadap dokumen RKAB perusahaan-perusahaan tersebut?

Apakah terdapat aliran uang kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses evaluasi, verifikasi dan persetujuan perizinan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas korporasi, tetapi juga menyangkut fungsi pengawasan dan kewenangan penyelenggara negara.

Kejagung telah menyampaikan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara sedang dimintakan kepada auditor.

Hingga 10 November 2026, penetapan tersangka yang diumumkan Kejagung dalam perkara ini masih terhadap PT BSJ sebagai korporasi. Penyidik tetap membuka kemungkinan meminta pertanggungjawaban pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

Dengan demikian, pengusutan perkara ini tidak hanya menjadi ujian bagi pertanggungjawaban korporasi PT BSJ dan pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan usahanya, tetapi juga menjadi momentum untuk mengungkap siapa saja penyelenggara negara yang diduga memberikan ruang bagi aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

 

Laporan : Febri Nurhuda