DPRD Konawe Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Rancangan KUA PPAS 2024

Muarasultra.com, KONAWE – Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah selesai.

Sebagai tindak lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pun menggelar rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU antara Pimpinan DPRD dan Bupati Konawe.

Penandatanganan Nota Kesepahaman R-APBD Konawe Tahun 2024 tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II dan III Lingkup Pemda Konawe, Serta perwakilan dari Polres Konawe.

Mengawali Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Sumanti, S.Sos, M.AP membacakan hasil rapat pembahasan KUA PPAS 2024 yang dilakukan oleh Banggar DPRD dengan TAPD Kabupaten Konawe.

Sekwan mengatakan program di semua instansi Pemda Konawe diharapkan dapat dimaksimalkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyakarat dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, PImpinan DPRD dan Bupati Konawe yang diwakili oleh Sekda Konawe Dr. Ferdinand Sapan melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Konawe Tahun 2024.

Bupati Konawe dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Ferdinand Sapan menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Konawe yang secara bersama sama dangan Pemerintah Daerah melakukan Pembahasan tanpa kenal lelah.

Dikatakan, sinergitas antara Pemda dan DPRD selalu terjaga sehingga dalam Pembahasan Rancangan KUA PPAS berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Bupati berharap apa yang telah dibahas DPRD dan Pemda itu nantinya akan ditetapkan menjadi APBD Konawe tahun 2024 membawa manfaat sebesar- besarnya untuk daerah dan masyarakat Konawe.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe H. Ardin mengatakan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pimpinan DPRD Konawe dan Bupati Konawe atas nama pemerintah daerah maka pihak DPRD selanjutnya menunggu dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2024 dari Pemerintah Daerah.

“Setelah Penandatangan Nota Kesepahaman ini, kami di DPRD tinggal menunggu dokumen R-APBD dari Pemda untuk kemudian dilakukan pembahasan,” kata H. Ardin saat ditemui usai memimpin Rapat Paripurna.

Menurut Ardin, sebelum dilakukan pembahasan dengan TAPD, terlebih dahulu dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk diagendakan pelaksanaan pembahasan RAPBD tersebut.

“Sebelum dilakukan pembahasan bersama pihak pemerintah, terlebih dulu kita bawa ke Bamus DPRD. Bamus lah nanti yang mengagendakan, kapan akan dilakukan pembahasan anggaran,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi