Demo di Konawe, Lima Warga Konut Tiga Warga Koltim Diperiksa Polisi

Muarasultra.com, KONAWE – Polres Konawe melakukan pemeriksaan terhadap 10 peserta aksi demontrasi yang menggelar aksinya di depan kantor Bupati Konawe pagi tadi.

Dari 10 orang yang terperiksa, 8 diantaranya bukanlah warga Kabupaten Konawe namun berasal dari Konawe Utara dan Kolaka Timur.

Kasatreskrim Polres Konawe Iptu Patria Wanda menyebutkan mereka yang terperiksa, IL, IS, H, B dan I merupakan warga Konawe Utara. Kemudian MY, MF, S, adalah warga Kolaka Timur, sedangkan 2 lainnya warga Kabupaten Konawe.

“Kepada 10 orang ini kami masih melakukan pemeriksaan intensif,” jelas Iptu Patria Wanda Sigit.

Dijelaskan,mereka diperiksa atas tindakannya yang menyebabkan dua anggota Polres Konawe mengalami luka bakar saat mengawal aksi demontrasi pagi tadi, Senin (15/1/2024).

Sebelumnya puluhan masa dari keluarga Naooha-Walanapo menggelar aksi demontrasi didepan kantor Bupati Konawe.

Masa aksi menuntut agar Pemerintah Kabupaten Konawe membatalkan dan menghentikan praktek penerbitan SKT tanah ulayat milik warga yang ada di Kecamatan Routa, Amonggedo dan Latoma.

Penerbitan SKT tersebut diduga kuat tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan warga setempat. Hal ini untuk mengakomodir perusahaan tambang emas dan nikel yang ada di wilayah itu.

“Mereka melakukan pertemuan di Amonggedo yang diprakarsai oleh Edison dan dihadiri Ali Mochtar Ngabalin,” ujar salah satu Orator.

Sementara itu Pj Bupati Konawe Harmin Ramba saat menemui masa aksi secara tegas mengatakan bahwa kecamatan Latoma bukanlah kawasan pertambangan.

“Kecamatan Latoma bukanlah daerah pertambangan, kecamatan Latoma adalah daerah sumber air baku kita, tidak ada tambang,” tegas Harmin.

Sementara itu staf khusus Presiden RI Ali Mochtar Ngabalin saat dikonfirmasi mengenai pertemuan di Amonggedo yang disebut-sebut pemdemo menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas masalah tambang.

“Tak ada pembahasan tambang, yang ada saya menghadiri acara silaturahmi warga dengan agenda menerima keluhan masyarakat terkait persoalan yang ada, jadi sama sekali tidak ada pembahasan terkait tambang emas yang mereka maksud,” timpal Ali Mochtar Ngabalin.

Laporan : Febri