‎Bahtra Banong: BGN Dibenahi MBG Tetap Jalan ‎

Muarasultra.com, JAKARTA – Partai Gerindra menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan meski Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan pembenahan menyeluruh. Menurutnya, evaluasi dan perbaikan bisa dilakukan secara bersamaan tanpa mengganggu keberlangsungan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
‎
‎Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan, pembenahan di internal BGN tetap dapat berjalan optimal tanpa harus menghentikan penyaluran MBG.
‎
‎”Saya pikir, ini bisa dilakukan secara simultan. Program tetap berjalan, sementara pembenahan juga terus dilakukan, terutama yang berkaitan dengan sasaran penerima manfaat,” kata Bahtra, di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
‎
‎Menurutnya, penataan ulang kelompok penerima manfaat akan membuat program lebih tepat sasaran sekaligus mendorong efisiensi anggaran. Dengan jumlah penerima yang lebih terukur, Pemerintah dapat memfokuskan bantuan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
‎
‎Bahtra mencontohkan evaluasi yang dilakukan BGN terhadap penerima manfaat dari kalangan siswa SMA. Kelompok yang dinilai tidak berada dalam kategori rentan bisa diprioritaskan belakangan, sementara bantuan difokuskan lebih dulu kepada masyarakat yang membutuhkan.
‎
‎
‎”Kalau ada sekolah-sekolah yang siswanya secara ekonomi lebih mampu, seharusnya alokasi program dialihkan ke wilayah atau kelompok yang menjadi prioritas,” ujarnya.
‎
‎Dia menilai, langkah tersebut menunjukkan BGN terus melakukan evaluasi sehingga penghematan anggaran dapat terjadi secara alami tanpa mengurangi tujuan utama program.
‎
‎Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan, penyaluran MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan itu diambil untuk memberikan ruang bagi BGN melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut.
‎
‎”Iya, stop sementara selama libur sekolah. Sambil kita membenahi,” kata Agustina, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
‎
‎Audit akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat hingga tata kelola internal lembaga. Menurut Agustina, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penajaman sasaran penerima manfaat atau refocusing program MBG.
‎
‎
‎BGN juga tengah mengevaluasi jumlah penerima manfaat. Berdasarkan simulasi awal bersama sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah membuka peluang mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat agar program lebih fokus kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
‎
‎Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa SMA dari keluarga mampu. “Program ini harus benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah penerima,” ujar Agustina.
‎
‎Penyesuaian sasaran tersebut diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan anggaran program. Saat ini, pagu indikatif MBG tahun 2027 mencapai Rp 270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat. Namun, angka tersebut masih berpotensi berubah seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.
‎
‎Di tengah pembenahan tersebut, BGN memastikan tetap menjalankan mandat Presiden Prabowo untuk menyukseskan program MBG. Kritik dan masukan dari masyarakat, menurut Agustina, akan dijadikan bahan evaluasi guna memperbaiki tata kelola program agar semakin efektif dan tepat sasaran.
‎
‎Senada dengan itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan, Program MBG harus tetap berjalan meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan tata kelola di internal BGN.
‎
‎Menurut Budiman, penghentian program justru bertentangan dengan komitmen Pemerintah yang telah menjadikan MBG sebagai salah satu program unggulan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. “Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksanaannya, bukan menghentikan programnya,” tegas Budiman.
‎
‎Dia menilai, kritik terhadap MBG merupakan hal yang wajar dalam proses pelaksanaan program berskala nasional. Namun, evaluasi sebaiknya diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
‎
‎
‎
‎Laporan : Redaksi