Berita

Arif Kurniawan–Windu Aji: Menelusuri Relasi Bisnis di Balik Gurita Tambang Nikel di Sultra

Muarasultra.com, JAKARTA – Penelusuran hubungan bisnis pengusaha nikel Arif Kurniawan dan Windu Aji Sutanto mulai membuka babak baru dalam pengungkapan jejaring bisnis pertambangan nikel di Indonesia.
‎
‎Melansir pemberitaan AFU.ID yang diterbitkan pada 12 November 2026 mengungkap adanya dugaan hubungan bisnis antara Arif Kurniawan, yang dikenal dengan julukan Raja Nikel Indonesia, dan Windu Aji Sutanto, pengusaha tambang yang pernah menjadi relawan pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Tengah.
‎
‎Dalam laporan tersebut, seorang pengusaha tambang yang mengaku pernah berhadapan langsung dengan Windu menyebut Arif sebagai sosok yang berada di atas Windu dalam jaringan bisnis pertambangan.
‎
‎”Arif ini bosnya Windu,” ungkap sumber tersebut kepada AFU.ID di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
‎
‎Keterangan itu menjadi menarik di tengah pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025 yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
‎
‎Dalam penelusuran AFU.ID, sumber tersebut juga mengungkap dugaan praktik pengambilalihan tambang milik pengusaha lain yang disebut melibatkan Windu Aji.
‎
‎Salah satu peristiwa yang diceritakan berkaitan dengan tambang seluas sekitar 200 hektare di Kalimantan.
‎
‎Menurut sumber tersebut, pemilik tambang awalnya menghadapi persoalan hukum dan kemudian meminta bantuan Windu, yang saat itu dikenal sebagai operator tambang, untuk menyelesaikan masalah tersebut.
‎
‎Windu disebut meminta sejumlah dokumen pertambangan dengan alasan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemilik tambang.
‎
‎Namun, penyelesaian yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Sebaliknya, lokasi tambang justru dipasangi garis polisi.
‎
‎Dalam situasi tersebut, Windu disebut menyarankan agar pengelolaan tambang diserahkan kepadanya.
‎
‎”Sudahlah, serahkan saja tambang yang bermasalah itu,” demikian perkataan Windu yang ditirukan sumber kepada AFU.ID.
‎
‎Sumber itu juga menduga adanya keterlibatan oknum kepolisian dalam praktik pengambilalihan tambang tersebut.
‎
‎Meski demikian, seluruh keterangan mengenai dugaan pengambilalihan tambang dan keterlibatan oknum aparat masih merupakan klaim narasumber AFU.ID. Informasi tersebut memerlukan verifikasi independen dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
‎
‎Nama Windu Aji Sutanto bukan sosok baru dalam perkara pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
‎
‎Pada Juli 2023, Kejaksaan menetapkan Windu sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara.
‎
‎Saat itu, Windu disebut sebagai pemilik PT Kara Nusantara Investama sekaligus PT Lawu Agung Mining (LAM).
‎
‎Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama operasional (KSO) antara PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Lawu Agung Mining pada periode 2021–2023.
‎
‎Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejaksaan, hasil penambangan di wilayah IUP Antam seharusnya diserahkan kepada Antam. Namun, bijih nikel dari wilayah tersebut diduga dijual menggunakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan lain sehingga seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangan berbeda.
‎
‎Kejaksaan mengungkapkan perkara tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp5,7 triliun.
‎
‎Pada 25 April 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Windu.
‎
‎Namun, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7918 K/Pid.Sus/2024 tanggal 20 November 2024 menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada Windu, disertai denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
‎
‎Upaya peninjauan kembali yang tercatat dalam Putusan Nomor 3311 PK/Pid.Sus/2025 juga ditolak Mahkamah Agung pada 26 November 2025. Dengan demikian, putusan sebelumnya tetap berlaku.
‎
‎Selain perkara korupsi Blok Mandiodo, Windu juga sempat menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil penjualan bijih nikel dari wilayah IUP Antam.
‎
‎Pada 24 September 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan perkara TPPU yang menjerat Windu ne bis in idem.
‎
‎Artinya, perkara tersebut dinilai merupakan pengulangan atas perkara yang sebelumnya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
‎
‎Meski demikian, dalam pertimbangan putusannya, hakim menyebut Windu terbukti menggunakan hasil korupsi untuk membeli tiga kendaraan mewah melalui PT Lawu Agung Mining.
‎
‎Ketiga kendaraan tersebut terdiri atas Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz Maybach, dan Toyota Alphard.
‎
‎Hakim juga menyebut Windu menerima uang hasil penjualan nikel sekitar Rp1,7 miliar melalui rekening dua orang karyawan PT Lawu Agung Mining.
‎
‎Putusan ne bis in idem tersebut perlu dipahami secara tepat. Majelis tidak menjatuhkan hukuman baru dalam perkara TPPU karena menilai pokok perkara telah diputus sebelumnya.
‎
‎Di sisi lain, nama Arif Kurniawan semakin menjadi perhatian setelah Kejagung mengembangkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

‎Dalam laporan investigasi Bloomberg yang diterbitkan pada Desember 2025, Arif disebut sebagai salah satu pedagang bijih nikel terbesar di Indonesia.
‎
‎Bloomberg mengungkap Arif bersama mitra bisnisnya, Edi Liu Amas, memiliki kepentingan bisnis pada sedikitnya 20 konsesi pertambangan dengan luas keseluruhan lebih dari 71.000 hektare.
‎
‎Laporan tersebut juga memperkirakan Arif menangani sekitar sepertiga perdagangan bijih nikel domestik. Berdasarkan estimasi produksi dan harga patokan pemerintah, nilai perdagangan yang ditanganinya diperkirakan mencapai sekitar US$3 miliar per tahun.
‎
‎Besarnya jaringan konsesi dan volume perdagangan tersebut menggambarkan posisi strategis Arif dalam rantai pasok nikel nasional.
‎
‎Perkembangan terbaru terjadi pada November 2026. Kejagung mengusut dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dalam rentang 2013–2025.
‎
‎Penyidik menyebut Arif Kurniawan sebagai sosok yang diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat sejumlah perusahaan pertambangan yang sedang ditelusuri.
‎
‎Enam perusahaan yang masuk dalam pengusutan tersebut yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT Hafar Jaya (HJ).
‎
‎Pada 6 November 2026, penyidik Kejagung mengungkap telah melakukan penggeledahan terhadap sejumlah lokasi terkait perusahaan-perusahaan tersebut.
‎
‎Dalam penggeledahan di Jakarta, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp11,795 miliar serta sejumlah barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, dan rekaman CCTV.
‎
‎Perkembangan berikutnya, pada 10 November 2026, Kejagung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel tersebut.
‎
‎Kejagung menyebut perusahaan itu tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun masa izin produksinya telah berakhir pada 2014. Aktivitas tersebut diduga berlangsung hingga 2025.
‎
‎Penyidik juga mendalami dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah pengurusan administrasi perizinan, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
‎
‎Munculnya nama Windu Aji dalam laporan AFU.ID mengenai hubungan bisnis dengan Arif Kurniawan menghadirkan pertanyaan lebih luas mengenai struktur pengendalian dan jaringan usaha pertambangan nikel.
‎
‎Apakah hubungan keduanya sebatas relasi bisnis antarpengusaha, hubungan antara pemilik modal dan operator tambang, atau terdapat keterkaitan dalam pengendalian sejumlah perusahaan pertambangan?
‎
‎Pertanyaan tersebut penting untuk ditelusuri, terutama dengan melihat rekam jejak Windu dalam perkara Blok Mandiodo serta perkembangan penyidikan Kejagung terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga dikendalikan Arif.
‎
‎Penelusuran mengenai siapa pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner), siapa yang mengendalikan operasional perusahaan, bagaimana pola kerja sama antarpelaku usaha, serta ke mana aliran keuntungan perdagangan nikel menjadi bagian penting dalam membuka struktur bisnis pertambangan.
‎
‎Hingga laporan ini disusun, keterangan sumber AFU.ID mengenai Arif sebagai bos Windu dan dugaan pengambilalihan tambang di Kalimantan belum menjadi fakta yang dibuktikan melalui putusan pengadilan.
‎
‎Konfirmasi dari Arif Kurniawan dan Windu Aji Sutanto mengenai dugaan hubungan bisnis tersebut juga penting untuk memberikan gambaran yang berimbang.
‎
‎Sebab, di tengah besarnya nilai ekonomi industri nikel Indonesia, transparansi kepemilikan, kepatuhan perizinan, dan pertanggungjawaban hukum menjadi hal mendasar agar kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
‎
‎
‎Laporan: Febri Nurhuda

 

 

admin

Recent Posts

Apresiasi Tanggapan PHR Soal Kejanggalan Proyek CEOR Minas Rp 1,48 Triliun, CERI: Kami Merasa Ada Yang Ditutup-tutupi

Muarasultra.com, JAKARTA - Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menyatakan memberikan apresiasi atas tanggapan…

3 menit ago

Ampuh Sultra Kembali Beberkan Dugaan Keterlibatan JY Alias Ko John Dalam Kasus PT. BSJ dan PT. PKS Di Kab. Konawe Utara

Muarasultra.com, KENDARI - Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali membeberkan terkait dugaan…

1 jam ago

Kantah Konawe Laksanakan Klarifikasi atas Pengaduan Sengketa Tanah di Desa Polu

Muarasultra.com, KONAWE – Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe terus mengoptimalkan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dengan melaksanakan…

4 jam ago

Matangkan Persiapan Pameran Inovasi Daerah, Kantah Konawe Gelar Rapat Internal

Muarasultra.com, KONAWE - Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe mengambil langkah proaktif dalam rangka menyongsong perhelatan Pameran…

4 jam ago

Kontrak Karya 2014 Jadi Sorotan, PT Vale Belum Realisasikan Smelter Pomalaa, Negara Terancam Kehilangan Penerimaan

Muarasultra.com, KOLAKA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Tujuan Tertentu nomor…

15 jam ago

Cabor Sepak Bola Mini Porprov XV Sultra Siap Digelar di Konawe , Panitia Ajak Kabupaten dan Kota Kirim Kontingen

Muarasultra.com, KONAWE - Panitia pelaksana memastikan lapangan di halaman Kantor Bupati Konawe siap digunakan untuk…

15 jam ago