33 Pejabat di Konawe Ikuti Ukom, Sekda : Sebagai Bahan Pertimbangan Mutasi atau Rotasi Jabatan

Muarasultra.com, KONAWE – Sebanyak 33 pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe ikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja Jabatan (Assesment) Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sebagai syarat melakukan rotasi dan mutasi jabatan mulai 2 Juli sampai -4 Juli 2024, di salah satu hotel di Kendari.

Kegiatan ini dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, SP, MH, mewakili Pj Bupati Konawe Dr H Harmin Ramba SE,.MM., Selasa (2/7/2024).

Sekda menyebut, pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi ini berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ( Pasal 131 ayat 1-2 dan Pasal 132 ayat 1 – 3 ) dan Surat Edaran MenPAN RB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi dan pemerintah khususnya poin C tahap pelaksanan Angka 1 Huruf C.

Uji kompetensi itu juga diperkuat dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 27 Juni 2024, Nomor : 100 2.2.6 / 4802 / OTDA, perihal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Surat KASN 30 Mei 2024, Nomor : 1815 / JP 00.01/ 05 / 2024 tentang Rekomendasi rencana evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi (PPT) Pratama dalam rangka Rotasi / Mutasi PPT Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.

“Uji kompetensi ini dilakukan untuk mengukur potensi dan kompetensi seorang pejabat serta menggali dan menentukan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Hasil uji kompetensi ini selanjutnya dijadikan bahan perimbangan dalam pelaksanaan rotasi dan mutasi,” katanya.

Ferdinan berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan akurat. Kemudian juga dapat terus meningkatkan kemampuan teknis dan spesialisasi yang dimiliki.

“Baik itu kemampuan kompetensi manajerial dalam memimpin organisasi serta meningkatkan kompetensi sosial kultural yang berkaitan dengan etika dan moral, sebab tantangan birokrasi ke depan semakin berat, untuk itu dibutuhkan pejabat yang memiliki kemampuan akselerasi kerja, kemampuan kreativitas dan inovasi kerja,” pungkasnya.

Laporan : Febri